Berita

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Forum Dialog Peradaban Global

Megawati Gaungkan Pancasila dan Pidato Bung Karno di PBB

KAMIS, 10 JULI 2025 | 21:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, mengangkat pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai rujukan moral dalam membangun tatanan dunia baru yang lebih adil dan berkeadaban.

Hal itu disampaikan Megawati saat mengisi dialog forum Global Civilizations Dialogue yang berlangsung di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, China, Kamis waktu setempat, 10 Juli 2025.

Megawati menyampaikan bahwa pidato Presiden Soekarno yang berjudul “To Build the World Anew” telah menjadi bagian dari Memory of the World oleh UNESCO. Pidato tersebut dinilainya sebagai mercusuar nilai dan arah dunia pasca-kolonialisme.


“Izinkan saya mengangkat kembali pidato yang telah menjadi mercusuar bagi generasi bangsa kami dan telah dijadikan Memory of the World oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO," kata Megawati dalam keterangan yang diterima wartawan, Kamis 10 Juli 2025. 

Megawati menjelaskan bahwa dalam pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan seruan mendesak untuk mengakhiri dunia lama yang dibangun di atas fondasi kapitalisme eksploitatif, kolonialisme, dan imperialisme. Sebagai gantinya, Bung Karno menawarkan gagasan mengenai tata dunia baru.

“Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan dengan lantang bahwa dunia lama yang dibangun di atas kapitalisme yang eksploitatif, kolonialisme dan imperialisme harus digantikan dengan tata dunia baru,” tegasnya.

Menurut Megawati, dunia baru yang dimaksud Bung Karno bukanlah tatanan yang ditentukan oleh kekuatan senjata atau siapa yang menang dalam perang, melainkan dunia yang berdiri di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadaban.

“Dunia baru yang beliau maksud adalah dunia yang dibangun bukan di atas senjata, tetapi di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dunia yang bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling beradab,” katanya.

Megawati juga menekankan bahwa falsafah Pancasila yang ditawarkan Bung Karno dalam pidatonya bukan sekadar doktrin nasional, tetapi dapat dijadikan sebagai kerangka etik global.

“Untuk membangun dunia baru itu, Presiden Soekarno menawarkan falsafah Pancasila pada forum dunia bersejarah tersebut. Pancasila bukan hanya doktrin nasional untuk bangsa Indonesia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai kerangka etik global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Megawati menguraikan kelima sila Pancasila sebagai dasar etik global yang relevan dalam menyusun kembali fondasi moral dunia. Yakni Ketuhanan sebagai dasar spiritual universal umat manusia; Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak rasisme, penjajahan, dan kekerasan; Persatuan, yang menolak politik pecah-belah dan mendukung persaudaraan dunia; Musyawarah dan Mufakat, yang menghormati partisipasi, bukan dominasi; dan Keadilan sosial, sebagai cita-cita kesejahteraan bersama umat manusia.

“Presiden Soekarno percaya bahwa jika kita ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran, maka kita harus menyusun ulang tata dunia baru ini dari dasar atau fundamen, bukan hanya menambalnya. Dan fundamen itu, bagi bangsa kami, adalah Pancasila yang nilai-nilainya juga bersifat universal,” tutur Megawati.

Megawati meyakini bahwa pengakuan UNESCO terhadap pidato Bung Karno tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan internasional terhadap kontribusi ideologis bangsa Indonesia dalam membangun peradaban dunia.

Dalam forum yang dihadiri 600 perwakilan dari 144 negara tersebut, Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara seperti Nangolo Mbumba (Presiden keempat Namibia), Yukio Hatoyama (mantan PM Jepang), Essam Sharaf (mantan PM Mesir), Yves Leterme (mantan PM Belgia) dan Jhala Nath Khanal (mantan PM Nepal).




Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya