Berita

Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum BRICS/Ist

Politik

Ancam Tarif Tambahan ke Negara BRICS, Trump Diperingatkan Tak Ganggu Prinsip Nonblok

RABU, 09 JULI 2025 | 16:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal merespons ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang tergabung dalam BRICS. 

Menurut Syamsu Rizal, ancaman sepihak tersebut berpotensi merusak tatanan hubungan internasional yang berlandaskan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kebebasan menentukan arah kebijakan luar negeri.

“Ancaman seperti ini tidak bisa dibenarkan. Negara-negara, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk menentukan arah politik luar negerinya secara mandiri. Prinsip negara nonblok harus dijaga dan dihormati oleh siapa pun, termasuk Amerika Serikat,” kata Syamsu Rizal dalam keterangan persnya, Rabu 9 Juli 2025.


Ia menilai langkah Pemerintah Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama strategis dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi multilateral yang saling menguntungkan.

“Bergabung dengan BRICS merupakan bentuk strategi menjaga keseimbangan kekuatan global. Ini bukan soal berpihak atau memusuhi negara mana pun, tapi tentang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global,” kata Syamsu Rizal.

Ia menegaskan, Komisi I mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai blok internasional selama tetap mengedepankan kepentingan nasional dan prinsip politik bebas aktif.

“Indonesia harus tetap teguh menjaga independensi politik luar negeri dan tidak tunduk pada tekanan dari negara mana pun,” tutup Syamsu Rizal.




Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya