Berita

Fotocopy ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Bukan Hanya Jokowi, Banyak Kepala Daerah Diduga Pakai Ijazah Palsu

SELASA, 01 JULI 2025 | 10:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, masih jadi topik hangat. Bahkan kini beredar isu ijazah presiden dua periode itu dicetak ulang di Pasar Pramuka.

Belakangan analis komunikasi politik Hendri Satrio juga mendengar sejumlah kepala daerah  di berbagai wilayah Indonesia juga ketahuan menggunakan ijazah palsu.

Hal ini diungkap sosok yang akrab disapa Hensat itu lewat kanal YouTube miliknya, seperti dikutip redaksi, Selasa 1 Juli 2025.


“Belakangan ada tuduhan baru juga nih, banyak kepala daerah yang ijazahnya palsu. Itu tuduhan yang menurut saya berbahaya dan harus segera dibuktikan. Jadi ini masuk babak baru,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya pemisahan antara pemilu nasional dan daerah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPUD harus lebih cermat dalam melakukan verifikasi keaslian dokumen calon peserta pemilu.

“KPU, KPUD ini kan ada jenjang. Nanti dipersiapkan benar-benar. Ijazah pastikan semuanya asli, jangan sampai kemudian kasus seperti ini terjadi lagi,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya penyelesaian segera terkait isu ijazah Jokowi  dan berbagai tuduhan terhadap kepala daerah agar tidak menjadi bola liar di publik.

“Segera dibereskan persoalan ijazah Jokowi dan tuduhan tentang kepala-kepala daerah yang katanya ijazahnya palsu itu harus segera dibuktikan,” tambahnya.

Ia berharap pernyataannya dapat menjadi perhatian publik agar isu ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. 

“Bagi kepala daerah yang dituduh ijazahnya palsu itu, segera mengaku dan segera kuliah lagi,” pungkas Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya