Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad/Ist
Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, menuai perhatian publik atas kiprahnya yang aktif dalam menjembatani isu-isu strategis antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai peran Dasco memberi warna baru dalam gaya kepemimpinan parlemen yang cepat, solutif, dan publik-oriented.
Dasco kerap tampil merespons langsung isu-isu krusial nasional, seperti distribusi LPG 3 kg, penyesuaian tarif PPN, hingga polemik pengangkatan penjabat kepala daerah.
Terbaru, ia ikut menangani sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dengan menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Peran serupa juga terlihat dalam isu pencabutan izin tambang di wilayah konservasi Raja Ampat. Ketika muncul keresahan publik terkait lingkungan, Dasco menyuarakan sikap tegas DPR hingga akhirnya izin tambang yang dinilai merusak kawasan itu dibatalkan pemerintah.
Namun, di balik apresiasi terhadap langkah cepat dan aspiratif tersebut, muncul kekhawatiran terkait etika ketatanegaraan. Dasco dianggap sering overlap terhadap yang bukan seharusnya menjadi tupoksi dia.
Pangi menilai, ketika pimpinan legislatif terlalu sering mengambil peran dalam urusan eksekutif, dapat memunculkan tumpang tindih kekuasaan yang melemahkan prinsip trias politica.
“Jika peran legislatif terlalu dalam mencampuri urusan eksekutif, fungsi pengawasan DPR bisa tumpul, dan mekanisme checks and balances melemah," ujar Pangi kepada redaksi, Minggu 22 Juni 2025.
Ia mempertanyakan kelayakan pimpinan DPR memberikan klarifikasi atas kebijakan yang seharusnya dijelaskan oleh menteri atau pejabat eksekutif.
Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, publik bisa kehilangan kejelasan dalam memahami struktur kekuasaan negara dan netralitas DPR bisa dipertanyakan.
Meski demikian, Pangi memahami langkah politik Dasco dalam konteks menjaga stabilitas di masa transisi kekuasaan nasional.
Dengan jaringan yang kuat, Dasco dinilai mampu mempercepat koordinasi lintas lembaga. Kendati begitu, ia menekankan pentingnya pemisahan peran secara etis dan konstitusional.
“DPR harus menjaga fungsinya sebagai pengawas. Eksekutif yang menjalankan dan mengkomunikasikan kebijakan. Edukasi politik dan budaya demokrasi yang sehat harus terus dibangun,” tutup Pangi.
