Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas/RMOLSumsel

Politik

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi terbaru pada Agustus 2025 menuai sorotan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan proyek penulisan ulang sejarah tersebut rampung bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Namun, target ambisius itu disertai kontroversi. Pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 yang dinilai menyimpang dari fakta sejarah memicu kritik. Publik pun mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola narasi sejarah bangsa.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, meminta agar penulisan sejarah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa motif glorifikasi.


“Kawan-kawan di Fraksi PDIP berharap sejarah ditulis dengan tulus, hati yang bersih, dan menceritakan apa yang ada. Bukan menyembunyikan sesuatu untuk mengagungkan seseorang,” ujar Giri diwartakan RMOLLampung, Sabtu 21 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa sejarah, meski menyakitkan, harus ditampilkan secara utuh kepada publik.

“Kita memang punya sejarah kelam, dan itu harus kita akui. Itu bagian dari sejarah bangsa. Bukan untuk ditutupi,” tegasnya.

Terkait target peluncuran buku sejarah pada Agustus 2025, Giri menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan tenggat waktu jika substansi buku masih bermasalah.

“Kalau memang masih perlu pembahasan menyeluruh, lebih baik penerbitannya ditunda. Jangan diluncurkan kalau masih ada yang belum tuntas,” katanya.

Giri juga mengusulkan agar draf buku sejarah itu dibuka ke publik untuk diuji secara terbuka sebelum diterbitkan.

“Harus ada uji publik. Publik perlu tahu mana yang lemah, mana yang tidak tepat. Dari situ kita bisa perbaiki bersama. Bisa jadi ada lebih dari satu versi yang layak dipertimbangkan,” jelas mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Ia menekankan, kualitas isi jauh lebih penting daripada mengejar peluncuran pada momentum simbolik.

“Kalau Agustus ini bisa selesai dan tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau masih banyak yang harus dibenahi, lebih baik ditunda sampai tuntas,” tutup Giri Ramanda.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya