Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas/RMOLSumsel

Politik

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi terbaru pada Agustus 2025 menuai sorotan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan proyek penulisan ulang sejarah tersebut rampung bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Namun, target ambisius itu disertai kontroversi. Pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 yang dinilai menyimpang dari fakta sejarah memicu kritik. Publik pun mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola narasi sejarah bangsa.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, meminta agar penulisan sejarah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa motif glorifikasi.


“Kawan-kawan di Fraksi PDIP berharap sejarah ditulis dengan tulus, hati yang bersih, dan menceritakan apa yang ada. Bukan menyembunyikan sesuatu untuk mengagungkan seseorang,” ujar Giri diwartakan RMOLLampung, Sabtu 21 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa sejarah, meski menyakitkan, harus ditampilkan secara utuh kepada publik.

“Kita memang punya sejarah kelam, dan itu harus kita akui. Itu bagian dari sejarah bangsa. Bukan untuk ditutupi,” tegasnya.

Terkait target peluncuran buku sejarah pada Agustus 2025, Giri menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan tenggat waktu jika substansi buku masih bermasalah.

“Kalau memang masih perlu pembahasan menyeluruh, lebih baik penerbitannya ditunda. Jangan diluncurkan kalau masih ada yang belum tuntas,” katanya.

Giri juga mengusulkan agar draf buku sejarah itu dibuka ke publik untuk diuji secara terbuka sebelum diterbitkan.

“Harus ada uji publik. Publik perlu tahu mana yang lemah, mana yang tidak tepat. Dari situ kita bisa perbaiki bersama. Bisa jadi ada lebih dari satu versi yang layak dipertimbangkan,” jelas mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Ia menekankan, kualitas isi jauh lebih penting daripada mengejar peluncuran pada momentum simbolik.

“Kalau Agustus ini bisa selesai dan tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau masih banyak yang harus dibenahi, lebih baik ditunda sampai tuntas,” tutup Giri Ramanda.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya