Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas/RMOLSumsel

Politik

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi terbaru pada Agustus 2025 menuai sorotan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan proyek penulisan ulang sejarah tersebut rampung bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Namun, target ambisius itu disertai kontroversi. Pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 yang dinilai menyimpang dari fakta sejarah memicu kritik. Publik pun mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola narasi sejarah bangsa.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, meminta agar penulisan sejarah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa motif glorifikasi.


“Kawan-kawan di Fraksi PDIP berharap sejarah ditulis dengan tulus, hati yang bersih, dan menceritakan apa yang ada. Bukan menyembunyikan sesuatu untuk mengagungkan seseorang,” ujar Giri diwartakan RMOLLampung, Sabtu 21 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa sejarah, meski menyakitkan, harus ditampilkan secara utuh kepada publik.

“Kita memang punya sejarah kelam, dan itu harus kita akui. Itu bagian dari sejarah bangsa. Bukan untuk ditutupi,” tegasnya.

Terkait target peluncuran buku sejarah pada Agustus 2025, Giri menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan tenggat waktu jika substansi buku masih bermasalah.

“Kalau memang masih perlu pembahasan menyeluruh, lebih baik penerbitannya ditunda. Jangan diluncurkan kalau masih ada yang belum tuntas,” katanya.

Giri juga mengusulkan agar draf buku sejarah itu dibuka ke publik untuk diuji secara terbuka sebelum diterbitkan.

“Harus ada uji publik. Publik perlu tahu mana yang lemah, mana yang tidak tepat. Dari situ kita bisa perbaiki bersama. Bisa jadi ada lebih dari satu versi yang layak dipertimbangkan,” jelas mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Ia menekankan, kualitas isi jauh lebih penting daripada mengejar peluncuran pada momentum simbolik.

“Kalau Agustus ini bisa selesai dan tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau masih banyak yang harus dibenahi, lebih baik ditunda sampai tuntas,” tutup Giri Ramanda.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya