Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas/RMOLSumsel

Politik

Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Jangan Asal Kejar Target

MINGGU, 22 JUNI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana peluncuran buku sejarah Indonesia versi terbaru pada Agustus 2025 menuai sorotan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menargetkan proyek penulisan ulang sejarah tersebut rampung bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Namun, target ambisius itu disertai kontroversi. Pernyataan Fadli Zon terkait peristiwa 1998 yang dinilai menyimpang dari fakta sejarah memicu kritik. Publik pun mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengelola narasi sejarah bangsa.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, meminta agar penulisan sejarah dilakukan secara jujur, terbuka, dan tanpa motif glorifikasi.


“Kawan-kawan di Fraksi PDIP berharap sejarah ditulis dengan tulus, hati yang bersih, dan menceritakan apa yang ada. Bukan menyembunyikan sesuatu untuk mengagungkan seseorang,” ujar Giri diwartakan RMOLLampung, Sabtu 21 Juni 2025.

Ia mengingatkan bahwa sejarah, meski menyakitkan, harus ditampilkan secara utuh kepada publik.

“Kita memang punya sejarah kelam, dan itu harus kita akui. Itu bagian dari sejarah bangsa. Bukan untuk ditutupi,” tegasnya.

Terkait target peluncuran buku sejarah pada Agustus 2025, Giri menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan tenggat waktu jika substansi buku masih bermasalah.

“Kalau memang masih perlu pembahasan menyeluruh, lebih baik penerbitannya ditunda. Jangan diluncurkan kalau masih ada yang belum tuntas,” katanya.

Giri juga mengusulkan agar draf buku sejarah itu dibuka ke publik untuk diuji secara terbuka sebelum diterbitkan.

“Harus ada uji publik. Publik perlu tahu mana yang lemah, mana yang tidak tepat. Dari situ kita bisa perbaiki bersama. Bisa jadi ada lebih dari satu versi yang layak dipertimbangkan,” jelas mantan anggota DPRD Sumsel itu.

Ia menekankan, kualitas isi jauh lebih penting daripada mengejar peluncuran pada momentum simbolik.

“Kalau Agustus ini bisa selesai dan tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau masih banyak yang harus dibenahi, lebih baik ditunda sampai tuntas,” tutup Giri Ramanda.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

UPDATE

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

Lima Destinasi Wisata di Bogor Bisa Jadi Alternatif Nikmati Libur Lebaran

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:02

Program Mudik Gratis Presisi 2026 Cermin Nyata Transformasi Polri

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:51

Negara-negara Teluk Alergi Iran

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:37

Jika Rakyat Tak Marah, Roy Suryo Cs sudah Lama Ditahan

Rabu, 25 Maret 2026 | 05:13

Gegara Yaqut, KPK Tak Tahan Digempur +62 Siang Malam

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:23

Waspada Kemarau Panjang Landa Jawa Barat

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:15

KPK Ikut Ganggu Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 04:01

Elektrifikasi Total

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:37

Kasus Penahanan Yaqut Jadi Kemunduran Penegakan Hukum

Rabu, 25 Maret 2026 | 03:18

Selengkapnya