Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji/RMOL

Politik

Fraksi Golkar Yakin Keputusan Presiden Prabowo soal 4 Pulau Diterima Semua Pihak

SENIN, 16 JUNI 2025 | 12:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Golkar DPR RI meyakini Presiden Prabowo Subianto bakal mengambil keputusan yang bijak dalam menyikapi polemik pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut). 

Sebab, baik Aceh ataupun Sumut merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 Juni 2025. 


“Jadi Pak Prabowo sudah menjanjikan mau mengambil keputusan, ya kita tunggu saja keputusan dari Presiden,” kata Sarmuji. 

Sarmuji juga meyakini Presiden Prabowo akan memutuskan polemik tersebut berdasarkan fakta-fakta, tak hanya geografis tapi juga sosiologis.

“Ya, mudah-mudahan keputusan Presiden bisa diterima semua pihak,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini. 

Diberitakan RMOL sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumut.

Dasco mengungkapkan bahwa dari hasil komunikasi itu, Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. 

Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," ungkap Dasco dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juni 2025.

Dasco juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," tutup Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya