Berita

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus/Ist

Politik

APBD Minim, Sumut Tak Akan Mampu Kelola Empat Pulau Tambahan

RABU, 11 JUNI 2025 | 07:16 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 300.2.2-2138/2025 yang memindahkan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).

Adapun, empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.

"Nggak ada urgensinya (pemindahan) empat pulau itu diputuskan langsung tanpa duduk bersama jadi milik Sumut," Deddy dikutip dari video singkat melalui akun Facebook, Rabu 11 Juni 2025.


Deddy menilai keputusan pemindahan empat pulau menjadi milik Sumut tanpa memperhatikan sejarah, sosilogisnya, serta kemampuan APBD Provinsi Sumut yang dipimpin Gubernur Bobby Nasution.

"Apakah Sumut sudah mampu membiayai seluruh pembangunan di daerahnya?" tanya Deddy.

Deddy melihat, dengan APBD sebesar Rp13 triliun, Pemprov Sumut tak mampu mengurus dengan baik seluruh wilayah, salah satunya Pulau Nias.

"Anda (lebih baik) besarkan Pulau Nias, Danau Toba. Itu yang harus dikerjakan, bukan bikin masalah baru klaim pulau segala macam, nanti Mentawai sekalian anda minta juga," sentil Deddy. 

Legislator DPR ini juga menyindir Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu agar tidak ikut-ikutan terkait pemindahan empat pulau tersebut.

"Bupati Tapteng nggak usah ikut-ikutan, APBD anda juga kecil. Nambah empat pulau mau dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat," pungkas Deddy.



Populer

Gagal Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Dirtipidum Kalah Telak

Rabu, 09 Juli 2025 | 17:57

Ijazah Asli Alumni UGM 1985 dengan Milik Jokowi Bedanya Mencolok

Senin, 14 Juli 2025 | 19:44

Ini Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII Periode 2025-2030

Senin, 14 Juli 2025 | 01:52

Kalau Ada yang Tak Tumbuh dari Bawah Pasti Bukan PMII, Itu HMI!

Senin, 14 Juli 2025 | 04:50

Alasan Jokowi Tak Hadir Gelar Perkara Khusus Ijazah Palsu di Bareskrim

Rabu, 09 Juli 2025 | 14:02

Pemecatan Beathor di BP Taskin Pertegas Kepalsuan Ijazah Jokowi

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:01

Rakyat Tak Perlu Keluh Kesah Jokowi soal Ijazah Palsu

Selasa, 15 Juli 2025 | 17:33

UPDATE

Integrasi Industri Sawit dan Pendidikan Penting Buat Topang Ekonomi

Rabu, 16 Juli 2025 | 03:13

Anas Urbaningrum Ajak Cak Imin Ngopi

Rabu, 16 Juli 2025 | 02:48

Industri Sawit Mainkan Peran Penting Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 16 Juli 2025 | 02:08

DPD Dorong Pemerintah Revisi PP Penataan Ruang

Rabu, 16 Juli 2025 | 01:44

Trump Resmi Pangkas Tarif Indonesia Jadi 19 Persen

Rabu, 16 Juli 2025 | 01:15

Akses Air Minum Aman masih jadi Tantangan di Indonesia

Rabu, 16 Juli 2025 | 00:40

LaNyalla Optimistis Jatim Mampu Turunkan Pengangguran Terbuka

Rabu, 16 Juli 2025 | 00:17

Kader HMI Tak Perlu Baper dengan Candaan Cak Imin

Selasa, 15 Juli 2025 | 23:41

Kesepakatan Tarif RI-AS Tercapai, Trump Komunikasi Langsung ke Prabowo

Selasa, 15 Juli 2025 | 23:10

IKA PMII Dukung Polda Banten Tahan Konten Kreator Mahesa

Selasa, 15 Juli 2025 | 22:52

Selengkapnya