Berita

Ibu Kota Nusantara/RMOL

Bisnis

BPS Mulai Lakukan Pendataan Penduduk di IKN Tahun Ini

JUMAT, 06 JUNI 2025 | 15:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Proses pendataan penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai tahun ini. 

Langkah tersebut dilakukan usai Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otorita IKN menandatangani nota kesepahaman (MoU terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pendataan akan mencakup wilayah seluas 55 desa dan 726 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) atau setingkat RT yang tersebar di delapan kecamatan, yakni enam kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dua kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.


“Dengan tersedianya data dasar kependudukan di Kawasan Inti IKN, BPS akan memiliki kerangka sampel yang dibutuhkan untuk berbagai survei lanjutan, serta dasar penyusunan berbagai indikator sosial dan ekonomi yang esensial untuk perencanaan wilayah, pengelolaan migrasi, dan penyediaan layanan publik,” kata Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis 6 Juni 2025.

Menurut Amalia, delineasi batas wilayah akan dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan data. 

Hal ini menjadi penting karena secara administratif, karena IKN berada di antara dua kabupaten yang masih memerlukan penyesuaian dalam sistem statistik nasional.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai bagian penting dalam proses perencanaan kebijakan di kawasan IKN.

“Kami berterima kasih, dengan adanya kegiatan ini, insyaallah kita akan memiliki data primer yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dalam kolaborasi ini, kami akan berperan sebagai mitra kerja Ibu Kepala BPS. Ibu tetap menjadi pelaku utama, sementara kami berperan sebagai pengguna data,” ujar Basuki.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya