Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Net

Politik

Tak Ada Mantan Presiden selain Jokowi yang Merecoki Urusan Pemerintahan

SABTU, 31 MEI 2025 | 12:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai satu-satunya mantan pemimpin yang merecoki pemerintahan setelahnya, karena menitipkan loyalis-loyalisnya untuk duduk di beberapa jabatan menteri atau wakil menteri.

Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara berpendapat, sejumlah nama menteri yang merupakan loyalis Jokowi telah mendapat kritik dari publik, bahkan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dia menyebutkan salah satunya ialah Budi Arie Setiadi, yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di era Jokowi dan kini duduk sebagai Menteri Koperasi. Belakangan ia diduga tersangkut kasus judi online (judol).


"Bagi PDIP, kepemimpinan Jokowi sudah berakhir, it's over. Pemimpin baik harusnya lengser dengan baik, bukan malah menanam buah yang buruk bagi pemerintahan selanjutnya," ujar Igor saat dihubungi RMOL, Sabtu, 31 Mei 2025.

Menurutnya, langkah PDIP melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri adalah untuk menyelamatkan Presiden Prabowo dari citra negatif publik, karena masih mempertahankan terduga pelaku kasus judol yang notabene orang Jokowi.

"Semua presiden Indonesia tidak pernah direcoki oleh pendahulunya, seperti (yang dilakukan) Jokowi," tuturnya. 

Oleh karena itu, Igor memandang seharusnya Jokowi tidak ikut campur urusan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Prabowo dianggap punya agenda dan preferensi sendiri,  jangan mempengaruhi apalagi mengatur. It's time for Prabowo now," demikian Igor menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya