BANYAK oleh-oleh yang didapat selama kunjungan ke negara tetangga Vietnam pada medio Mei 2025, saat bulan pendidikan dan kebangkitan nasional diperingati bangsa dan negara Indonesia. Vietnam yang dahulu "belajar" kepada Indonesia tumbuh dan berkembang hampir sejajar kemajuannya dengan "sang guru", setelah luluh lantak oleh perang saudara. Namun, Vietnam saat ini sangat berbeda jauh dengan penataan tata ruang dan wilayah yang rapi serta fungsional didukung Sumber Daya Manusia (SDM) andal.
Bagaimana tidak, kinerja pembangunan Vietnam, hanya dalam tiga dekade telah mampu mengejutkan kawasan negara anggota Asia Tenggara (The Association of Southeast Asian Nations) bahkan dunia. Negara yang dulu tertinggal dan miskin dari Indonesia ini kemudian bertransformasi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar di wilayah Asean. Tidak hanya itu, Vietnam juga menjadi salah satu negara Asean tersukses dalam mengelola pembangunan, konsep memanusiakan manusia di ruang publik betul-betul diterapkan. Hal ini juga terlihat di ruang belakang atau toilet yang bersih dengan fasilitas ruang penyimpanan barang (locker) dan tempat duduk tunggu.
Jika mencoba mengamati perjalanan sukses Vietnam ini, maka tak bisa dilepaskan dari dimulai pada akhir tahun 1980-an. Mereka mampu menggerakkan ekonomi tak hanya untuk memenuhi pasar dalam negeri, tetapi juga berorientasi untuk pasar kawasan dan dunia (global market). Strategi ini berhasil memacu pertumbuhan ekonomi hingga mencapai rata-rata 7,0 persen per tahun pada periode 1991 hingga 2010. Persentase pertumbuhan ekonomi ini mampu dipertahankan sampai saat ini yang mana pada Triwulan I/2025 meskipun melambat mencapai 6,93 persen, sementara Indonesia berdasar data BPS hanya mampu di angka 4,87 persen.
Vietnam memulai prestasinya pada tahun 1986, adalah melalui sebuah Kongres Partai Komunis muncul sebundel strategi pembangunan ekonomi yang tak lazim jika merujuk teori Marxisme. Doi Moi, dalam bahasa Vietnam yang berarti pembaharuan, diperkenalkan sebagai sebuah semangat baru. Adalah, Doi Moi yang menjadi sebuah konsepsi (Pasal 33 UUD 1945 di Indonesia) yang pada akhirnya dikenal sebagai sistem ekonomi pasar sosialis menjadi pilar kebangkitan Vietnam. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang terbentuk dari Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 7,55 persen jauh meninggalkan Indonesia.
Hal mana kebijakan tak jauh beda juga diterapkan oleh Deng Xiao Ping di Republik Rakyat China (RRC) pasca kegagalan ‘Lompatan Jauh’ ala Mao Ze Dong. Artinya, Vietnam yang berideologi komunis tidak melarang sepenuhnya, sebagaimana juga tidak membebaskan semuanya aktivitas pengelolaan modal swasta, bahkan dana asing berputar di negara tersebut. Demikian pula halnya dengan kebijakan RRC di era Deng yang kemudian dilanjutkan oleh Ziang Zemin dan Xi Jin Ping sampai saat ini. Maka, pesatnya kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dua (2) negara komunis ini membuat tercengang para ahli ekonomi dunia.
Kinerja Kedubes RI dan Sinergitas
Sebagai tetangga, hubungan baik Indonesia dan Vietnam memang belum terjalin dengan baik sepenuhnya. Setidaknya, dalam batas kontinental atau laut masih terdapat konflik yang belum terselesaikan secara penuh. Diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi telah intensif dilakukan sejak mulai bertugas pada Februari 2021. Perbedaan pandangan ini khususnya mengenai metode pengukuran atas batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu Vietnam mengklaim melalui garis tunggal (single line), sedang Indonesia menggunakan garis ganda (multi line).
Perbedaan kedua metode inilah yang membuat batas ZEE kedua negara saling tumpang tindih (over lapping) melewati batas masing-masing klaim. Dan, apresiasi atas kinerja Dubes RI yang kurang lebih empat (4) tahun mampu mengakhiri konflik batas ZEE ini sehingga hubungan bilateral kedua negara ini semakin kondusif dalam pembangunan kawasan. Akhirnya, kesepakatan penyelesaian menang-menang (win-win solution) berhasil dicapai oleh kedua belah negara bersengketa secara diplomatik.
Kesepakatan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam mencapai titik terang setelah 12 tahun berunding dan resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Nguyen Xuân Phúc pada Desember 2022. Tindak lanjutnya, menanti diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara sebelum diberlakukan secara resmi, dan indikasi bahwa penerimaan resmi akan terjadi pada tahun 2025. Inilah pekerjaan rumah hubungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang harus dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk meningkatkan kemitraan strategis (strategic partnership) dengan Vietnam dan kawasan ASEAN.
Selain itu, peningkatan status hubungan bilateral menjadi Comprehensive Strategic Partnership juga telah disepakati pada Maret 2025. Tujuannya, yaitu untuk bersama-sama mencapai kemajuan ekonomi dengan menjadi high income countries di tahun 2045. Hal ini penting, agar capaian kinerja perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam sejumlah USD 16,7 miliar atau sekira Rp275,55 triliun semakin meningkat dan sinergis. Sinergitas yang telah dibangun oleh Dubes Indonesia untuk Vietnam selama bertugas perlu ditindaklanjuti secara teknis oleh pemerintah melalui Kementerian/Lembaga terkait agar visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berhasil dan berdaya guna.
Last but not least, Indonesia dengan beragam potensi Sumber Daya Alam (SDA) atau yang gemah ripah loh jinawi sebenarnya secara umum lebih menarik dibanding Vietnam serta mampu mencapai kinerja perekonomian lebih baik. Jika berkaca pada kemajuan yang dicapai oleh Vietnam tersebut, kunci keberhasilannya (success factor) terletak pada komitmen dan konsistensi politik pemerintahan dalam mengembangkan SDM, khususnya SDM partai politik! Tanpa prasyarat ini, meskipun Indonesia kaya raya akan potensi SDA bukan mustahil akan "kalah" bersaing dengan Vietnam dengan SDM-nya yang disiplin, tertib dan teratur dalam penegakkan hukum. Salah satu contoh penegakkan hukum yang tanpa tedeng aling-aling dilakukan terhadap dua (2) orang mantan Presidennya, Nguyen Xuan Phúc dan Vo Van Thuong.
*Penulis adalah Ekonom Konstitusi
