Prajurit TNI Cukup Kawal Kejaksaan di Wilayah Rawan

Pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) cukup di daerah-daerah rawan saja.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal dalam menanggapi surat perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tentang pengamanan Kejati dan Kejari oleh prajurit TNI di seluruh Indonesia.

Legislator dari Fraksi PKB ini meminta Panglima TNI meninjau ulang surat telegram tersebut untuk membuat klasifikasi Kejati dan Kejari prioritas.

“Nggak perlu semua Kejari. Pamdal dan Kepolisian cukuplah di daerah tertentu,” kata Syamsu Rizal kepada wartawan, Kamis 15 Mei 2025.

“Mungkin Kejari yang berada di 3T atau yang rawan baru perlu pengamanan TNI," sambungnya.

Sebelumnya, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan mengeluarkan Surat Telegram berderajat kilat dengan Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

KSAD yang memerintahkan jajarannya agar menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan sepuluh personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.