Berita

Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Sekjen Gerindra:

PDIP Dukung Pemerintah Tanpa Masuk Koalisi

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 14:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahwa partai banteng moncong putih memastikan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan, sejak pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 lalu, PDIP sudah mendukung pemerintah tanpa bergabung dengan koalisi. 

“PDIP adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah tanpa harus masuk dalam koalisi,” kata Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 April 2025. 


“Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi,” sambungnya.

Ketua MPR RI dari fraksi Partai Gerindra ini menyebut bahwa PDIP komitmen dengan sikapnya hingga saat ini. 

"Bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” demikian Muzani. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” kata Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 14 April 2025.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya