Berita

Ketua DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Istimewa

Politik

Potensi Krisis Ekonomi, GMNI Ingatkan Prabowo Soal Pesan Bung Karno

MINGGU, 30 MARET 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik tekanan ekonomi global maupun situasi domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, anjloknya pasar saham, PHK massal, serta penurunan penerimaan negara dan peningkatan defisit APBN adalah alarm yang bisa menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia.

Di tengah situasi semacam ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal pesan Bung Karno yang termaktub dalam Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. 

“Artinya jika kita menyadur pesan Bung Karno bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. Dalam konteks hari ini, negeri jajahan itu adalah negara dunia ketiga, negara emerging market layaknya Indonesia”, jelas Arjuna, Minggu, 30 Maret 2025.


Menurut Arjuna, krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang tabu dan omon-omon belaka, karena Bung Karno sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa krisis adalah “penyakit bawaan” dari kapitalisme, sebagai sesuatu yang laten dan inheren dalam tubuh kapitalisme. 

Dan akhir-akhir ini ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19 yang mengubah lanskap ekonomi global.

“Krisis tak dapat terhindarkan, dan ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Dalam bahasa Bung Karno, sekarang adalah masa-masa 'Niedergang' masa penurunan kapitalisme,” ungkap Arjuna.

Selain itu, menurut Arjuna, Bung Karno juga menjelaskan bahwa dampak dari masa krisis dan penurunan kapitalisme maka lahirlah politik proteksionisme dan fasisme di negara-negara kapitalis, yang pada mulanya sangat memegang teguh nilai-nilai liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Mendadak menjadi antiliberal, tertutup dengan pergaulan dunia dan kontra terhadap ideologi pasar bebas.

“Politik proteksionisme Donald Trump melalui perang tarif bertentangan dengan nilai liberalisme dan pasar bebas Amerika. Seakan Amerika sedang mengevaluasi nilai-nilai pergaulan dunia yang ia bangun sendiri. Jika kita merujuk pikiran Bung Karno, apa yang dilakukan Trump adalah wajah politik dan sepak terjangnya kapitalisme yang menurun,” tambah Arjuna.

Bukan hanya itu, Bung Karno juga menjelaskan bagaimana dampak sosial-ekonomi dari masa penurunan kapitalisme. Bung Karno memperkenalkan istilah “rasionalisasi”, di mana di tengah situasi krisis kapitalisme akan banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, pemotongan upah yang mengubah susunan pembagian kerja, cara perolehan bahan baku hingga modernisasi alat-alat produksi untuk memerangi masa krisis tersebut.

“Rasionalisasi yang dimaksud Bung Karno hari ini terjadi layaknya pengurangan tenaga kerja alias PHK massal yang terus terjadi. Maka pengangguran pun meningkat dan dampaknya adalah penurunan daya beli. Dalam bahasa Bung Karno, rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan 'sebenggol sehari'," tuturnya.

Ditambahkan Arjuna, di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu kembali pada analisis dan refleksi yang dilakukan oleh Bung Karno ketika beliau menganalisis periode krisis ekonomi dan sosial. Khususnya yang terjadi di Indonesia pada 1930-an, yang juga sering dikaitkan dengan Depresi Besar di dunia. Atau Bung Karno seringkali menyebutnya dengan istilah “Zaman Meleset”.

“Di tengah keadaan seperti sekarang ini, kita perlu membaca kembali refleksi dan analisis Bung Karno secara detail dan mendalam. Bukan sebatas slogan. Sehingga kita bisa memikirkan keselamatan rakyat dan bangsa, bukan justru sibuk bagi-bagi kue kekuasaan di tengah rakyat terpaksa hidup sebenggol sehari,” tutup Arjuna.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya