Berita

Ketua DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Istimewa

Politik

Potensi Krisis Ekonomi, GMNI Ingatkan Prabowo Soal Pesan Bung Karno

MINGGU, 30 MARET 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik tekanan ekonomi global maupun situasi domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, anjloknya pasar saham, PHK massal, serta penurunan penerimaan negara dan peningkatan defisit APBN adalah alarm yang bisa menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia.

Di tengah situasi semacam ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal pesan Bung Karno yang termaktub dalam Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. 

“Artinya jika kita menyadur pesan Bung Karno bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. Dalam konteks hari ini, negeri jajahan itu adalah negara dunia ketiga, negara emerging market layaknya Indonesia”, jelas Arjuna, Minggu, 30 Maret 2025.


Menurut Arjuna, krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang tabu dan omon-omon belaka, karena Bung Karno sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa krisis adalah “penyakit bawaan” dari kapitalisme, sebagai sesuatu yang laten dan inheren dalam tubuh kapitalisme. 

Dan akhir-akhir ini ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19 yang mengubah lanskap ekonomi global.

“Krisis tak dapat terhindarkan, dan ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Dalam bahasa Bung Karno, sekarang adalah masa-masa 'Niedergang' masa penurunan kapitalisme,” ungkap Arjuna.

Selain itu, menurut Arjuna, Bung Karno juga menjelaskan bahwa dampak dari masa krisis dan penurunan kapitalisme maka lahirlah politik proteksionisme dan fasisme di negara-negara kapitalis, yang pada mulanya sangat memegang teguh nilai-nilai liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Mendadak menjadi antiliberal, tertutup dengan pergaulan dunia dan kontra terhadap ideologi pasar bebas.

“Politik proteksionisme Donald Trump melalui perang tarif bertentangan dengan nilai liberalisme dan pasar bebas Amerika. Seakan Amerika sedang mengevaluasi nilai-nilai pergaulan dunia yang ia bangun sendiri. Jika kita merujuk pikiran Bung Karno, apa yang dilakukan Trump adalah wajah politik dan sepak terjangnya kapitalisme yang menurun,” tambah Arjuna.

Bukan hanya itu, Bung Karno juga menjelaskan bagaimana dampak sosial-ekonomi dari masa penurunan kapitalisme. Bung Karno memperkenalkan istilah “rasionalisasi”, di mana di tengah situasi krisis kapitalisme akan banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, pemotongan upah yang mengubah susunan pembagian kerja, cara perolehan bahan baku hingga modernisasi alat-alat produksi untuk memerangi masa krisis tersebut.

“Rasionalisasi yang dimaksud Bung Karno hari ini terjadi layaknya pengurangan tenaga kerja alias PHK massal yang terus terjadi. Maka pengangguran pun meningkat dan dampaknya adalah penurunan daya beli. Dalam bahasa Bung Karno, rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan 'sebenggol sehari'," tuturnya.

Ditambahkan Arjuna, di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu kembali pada analisis dan refleksi yang dilakukan oleh Bung Karno ketika beliau menganalisis periode krisis ekonomi dan sosial. Khususnya yang terjadi di Indonesia pada 1930-an, yang juga sering dikaitkan dengan Depresi Besar di dunia. Atau Bung Karno seringkali menyebutnya dengan istilah “Zaman Meleset”.

“Di tengah keadaan seperti sekarang ini, kita perlu membaca kembali refleksi dan analisis Bung Karno secara detail dan mendalam. Bukan sebatas slogan. Sehingga kita bisa memikirkan keselamatan rakyat dan bangsa, bukan justru sibuk bagi-bagi kue kekuasaan di tengah rakyat terpaksa hidup sebenggol sehari,” tutup Arjuna.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya