Berita

Ketua DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Istimewa

Politik

Potensi Krisis Ekonomi, GMNI Ingatkan Prabowo Soal Pesan Bung Karno

MINGGU, 30 MARET 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik tekanan ekonomi global maupun situasi domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, anjloknya pasar saham, PHK massal, serta penurunan penerimaan negara dan peningkatan defisit APBN adalah alarm yang bisa menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia.

Di tengah situasi semacam ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal pesan Bung Karno yang termaktub dalam Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. 

“Artinya jika kita menyadur pesan Bung Karno bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. Dalam konteks hari ini, negeri jajahan itu adalah negara dunia ketiga, negara emerging market layaknya Indonesia”, jelas Arjuna, Minggu, 30 Maret 2025.


Menurut Arjuna, krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang tabu dan omon-omon belaka, karena Bung Karno sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa krisis adalah “penyakit bawaan” dari kapitalisme, sebagai sesuatu yang laten dan inheren dalam tubuh kapitalisme. 

Dan akhir-akhir ini ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19 yang mengubah lanskap ekonomi global.

“Krisis tak dapat terhindarkan, dan ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Dalam bahasa Bung Karno, sekarang adalah masa-masa 'Niedergang' masa penurunan kapitalisme,” ungkap Arjuna.

Selain itu, menurut Arjuna, Bung Karno juga menjelaskan bahwa dampak dari masa krisis dan penurunan kapitalisme maka lahirlah politik proteksionisme dan fasisme di negara-negara kapitalis, yang pada mulanya sangat memegang teguh nilai-nilai liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Mendadak menjadi antiliberal, tertutup dengan pergaulan dunia dan kontra terhadap ideologi pasar bebas.

“Politik proteksionisme Donald Trump melalui perang tarif bertentangan dengan nilai liberalisme dan pasar bebas Amerika. Seakan Amerika sedang mengevaluasi nilai-nilai pergaulan dunia yang ia bangun sendiri. Jika kita merujuk pikiran Bung Karno, apa yang dilakukan Trump adalah wajah politik dan sepak terjangnya kapitalisme yang menurun,” tambah Arjuna.

Bukan hanya itu, Bung Karno juga menjelaskan bagaimana dampak sosial-ekonomi dari masa penurunan kapitalisme. Bung Karno memperkenalkan istilah “rasionalisasi”, di mana di tengah situasi krisis kapitalisme akan banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, pemotongan upah yang mengubah susunan pembagian kerja, cara perolehan bahan baku hingga modernisasi alat-alat produksi untuk memerangi masa krisis tersebut.

“Rasionalisasi yang dimaksud Bung Karno hari ini terjadi layaknya pengurangan tenaga kerja alias PHK massal yang terus terjadi. Maka pengangguran pun meningkat dan dampaknya adalah penurunan daya beli. Dalam bahasa Bung Karno, rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan 'sebenggol sehari'," tuturnya.

Ditambahkan Arjuna, di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu kembali pada analisis dan refleksi yang dilakukan oleh Bung Karno ketika beliau menganalisis periode krisis ekonomi dan sosial. Khususnya yang terjadi di Indonesia pada 1930-an, yang juga sering dikaitkan dengan Depresi Besar di dunia. Atau Bung Karno seringkali menyebutnya dengan istilah “Zaman Meleset”.

“Di tengah keadaan seperti sekarang ini, kita perlu membaca kembali refleksi dan analisis Bung Karno secara detail dan mendalam. Bukan sebatas slogan. Sehingga kita bisa memikirkan keselamatan rakyat dan bangsa, bukan justru sibuk bagi-bagi kue kekuasaan di tengah rakyat terpaksa hidup sebenggol sehari,” tutup Arjuna.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya