Berita

Ketua DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Istimewa

Politik

Potensi Krisis Ekonomi, GMNI Ingatkan Prabowo Soal Pesan Bung Karno

MINGGU, 30 MARET 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik tekanan ekonomi global maupun situasi domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, anjloknya pasar saham, PHK massal, serta penurunan penerimaan negara dan peningkatan defisit APBN adalah alarm yang bisa menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia.

Di tengah situasi semacam ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal pesan Bung Karno yang termaktub dalam Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. 

“Artinya jika kita menyadur pesan Bung Karno bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. Dalam konteks hari ini, negeri jajahan itu adalah negara dunia ketiga, negara emerging market layaknya Indonesia”, jelas Arjuna, Minggu, 30 Maret 2025.


Menurut Arjuna, krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang tabu dan omon-omon belaka, karena Bung Karno sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa krisis adalah “penyakit bawaan” dari kapitalisme, sebagai sesuatu yang laten dan inheren dalam tubuh kapitalisme. 

Dan akhir-akhir ini ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19 yang mengubah lanskap ekonomi global.

“Krisis tak dapat terhindarkan, dan ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Dalam bahasa Bung Karno, sekarang adalah masa-masa 'Niedergang' masa penurunan kapitalisme,” ungkap Arjuna.

Selain itu, menurut Arjuna, Bung Karno juga menjelaskan bahwa dampak dari masa krisis dan penurunan kapitalisme maka lahirlah politik proteksionisme dan fasisme di negara-negara kapitalis, yang pada mulanya sangat memegang teguh nilai-nilai liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Mendadak menjadi antiliberal, tertutup dengan pergaulan dunia dan kontra terhadap ideologi pasar bebas.

“Politik proteksionisme Donald Trump melalui perang tarif bertentangan dengan nilai liberalisme dan pasar bebas Amerika. Seakan Amerika sedang mengevaluasi nilai-nilai pergaulan dunia yang ia bangun sendiri. Jika kita merujuk pikiran Bung Karno, apa yang dilakukan Trump adalah wajah politik dan sepak terjangnya kapitalisme yang menurun,” tambah Arjuna.

Bukan hanya itu, Bung Karno juga menjelaskan bagaimana dampak sosial-ekonomi dari masa penurunan kapitalisme. Bung Karno memperkenalkan istilah “rasionalisasi”, di mana di tengah situasi krisis kapitalisme akan banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, pemotongan upah yang mengubah susunan pembagian kerja, cara perolehan bahan baku hingga modernisasi alat-alat produksi untuk memerangi masa krisis tersebut.

“Rasionalisasi yang dimaksud Bung Karno hari ini terjadi layaknya pengurangan tenaga kerja alias PHK massal yang terus terjadi. Maka pengangguran pun meningkat dan dampaknya adalah penurunan daya beli. Dalam bahasa Bung Karno, rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan 'sebenggol sehari'," tuturnya.

Ditambahkan Arjuna, di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu kembali pada analisis dan refleksi yang dilakukan oleh Bung Karno ketika beliau menganalisis periode krisis ekonomi dan sosial. Khususnya yang terjadi di Indonesia pada 1930-an, yang juga sering dikaitkan dengan Depresi Besar di dunia. Atau Bung Karno seringkali menyebutnya dengan istilah “Zaman Meleset”.

“Di tengah keadaan seperti sekarang ini, kita perlu membaca kembali refleksi dan analisis Bung Karno secara detail dan mendalam. Bukan sebatas slogan. Sehingga kita bisa memikirkan keselamatan rakyat dan bangsa, bukan justru sibuk bagi-bagi kue kekuasaan di tengah rakyat terpaksa hidup sebenggol sehari,” tutup Arjuna.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya