Berita

Konferensi pers Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025/RMOL

Nusantara

Ongkos Haji Diupayakan Bisa Turun Lagi Tahun Depan

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 18:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Penyelenggara (BP) Haji membuka peluang untuk kembali menurunkan biaya haji pada tahun mendatang. 

Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin di Hambalang, Pak Presiden menanyakan kepada kami, pertama mengapresiasi dana haji sudah turun Rp3 juta, dan sekaligus menanyakan bisa turun lagi nggak? Tentu saja itu bagi kami adalah suatu perintah, bukan pertanyaan," ujar Irfan, atau yang akrab disapa Gus Irfan, di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.


Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengkaji kemungkinan penurunan biaya lebih lanjut untuk penyelenggaraan haji tahun depan. 

"Dan insya Allah kita siap untuk mencoba mengkalkulasi bagaimana bisa turun lebih banyak lagi untuk tahun depan," tambahnya.

Saat ini, BP Haji juga tengah mendorong revisi undang-undang di DPR agar lembaga tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama.

"Insya Allah tahun depan setelah revisi undang-undang oleh teman-teman DPR selesai, kita akan sepenuhnya memegang kendali atas penyelenggaraan haji," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada awal tahun ini telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89,4 juta per orang. 

Angka ini turun hampir Rp4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,3 juta per orang.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya