Berita

Konferensi pers Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025/RMOL

Nusantara

Ongkos Haji Diupayakan Bisa Turun Lagi Tahun Depan

KAMIS, 27 FEBRUARI 2025 | 18:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Badan Penyelenggara (BP) Haji membuka peluang untuk kembali menurunkan biaya haji pada tahun mendatang. 

Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai respons atas permintaan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin di Hambalang, Pak Presiden menanyakan kepada kami, pertama mengapresiasi dana haji sudah turun Rp3 juta, dan sekaligus menanyakan bisa turun lagi nggak? Tentu saja itu bagi kami adalah suatu perintah, bukan pertanyaan," ujar Irfan, atau yang akrab disapa Gus Irfan, di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.


Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengkaji kemungkinan penurunan biaya lebih lanjut untuk penyelenggaraan haji tahun depan. 

"Dan insya Allah kita siap untuk mencoba mengkalkulasi bagaimana bisa turun lebih banyak lagi untuk tahun depan," tambahnya.

Saat ini, BP Haji juga tengah mendorong revisi undang-undang di DPR agar lembaga tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama.

"Insya Allah tahun depan setelah revisi undang-undang oleh teman-teman DPR selesai, kita akan sepenuhnya memegang kendali atas penyelenggaraan haji," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada awal tahun ini telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89,4 juta per orang. 

Angka ini turun hampir Rp4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp93,3 juta per orang.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya