Komisi VI: BPI Danantara Harus Independen Tanpa Intervensi

Komisi VI DPR menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Anggota Komisi VI DPR M. Sarmuji berharap agar pengelolaan dana investasi oleh Danantara dilakukan independen, tanpa intervensi pihak manapun.

"Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin 24 Februari 2025. 

Mengenai figur-figur yang mengisi pos-pos strategis di BPI Danantara, Sarmuji menilai tak ada masalah. 

"Kalau figur-figurnya, menurut saya, punya kemampuan bagus itu, Pak Rosan, Pak Doni, Pak Pandu, menurut saya, figur-figur yang kapabel," tuturnya.

Lebih jauh, ia pun optimisme Danantara bisa menjadi pendorong penting bagi perekonomian nasional ke depan.

"Mudah-mudahan ini jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," harap Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin 24 Februari 2025.

Danantara merupakan sebuah inisiatif strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

Danantara dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang.

Badan ini memiliki peran utama dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Super holding itu akan menaungi tujuh perusahaan BUMN antara lain PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID (Mining Industry Indonesia).