Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman/Ist
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menyoroti efektivitas sistem distribusi LPG bersubsidi yang dinilai masih belum merata.
Di mana kuota nasional LPG 3 Kg ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton untuk 2025. Angka ini mengalami penurunan sekitar 1,6 persen dari kuota tahun sebelumnya.
Jakarta termasuk wilayah yang mengalami pengurangan kuota sebesar 5 persen dibandingkan 2024. Sehingga jatah distribusi LPG subsidi di ibu kota menjadi 407.555 metrik ton, atau setara 382.509 tabung per hari.
Kondisi ini menurut Ade Suherman berkontribusi terhadap kelangkaan LPG 3 kg di berbagai wilayah Jakarta, yang memicu antrean panjang di pangkalan dan pengecer.
"Apakah distribusi sudah menggunakan data yang presisi? Seharusnya distribusi LPG 3 kg cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi tetap terjadi kelangkaan dan antrean panjang," kata Ade kepada
RMOL, Selasa 11 Februari 2025.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Ketenagakerjaan, jumlah pangkalan LPG di Jakarta sudah mencapai 5.100 unit, hampir dua kali lipat jumlah RW yang ada.
"Jadi ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem distribusi. Apakah terjadi penyalahgunaan subsidi atau ada kendala dalam penyaluran? Ini yang harus kita evaluasi," tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga agar masyarakat tidak terus bergantung pada LPG 3 kg.
"Jakarta ini menargetkan menjadi kota global di 2045, tapi bagaimana bisa disebut kota global kalau warganya masih harus antre gas melon? Infrastruktur gas rumah tangga harus menjadi prioritas agar kita tidak terus bergantung pada subsidi LPG, termasuk untuk rumah susun," paparnya.
Selain itu, Ade juga menekankan pentingnya optimalisasi energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi transisi menuju
green economy dan peningkatan akses energi bersih bagi masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang ia dorong adalah pemasangan solar panel untuk pembangkit listrik tenaga surya di gedung-gedung, baik milik pemerintah maupun swasta.
Dengan penggunaan solar panel di gedung-gedung, diharapkan pemanfaatan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga, termasuk memasak, dapat meningkat.
"Saat ini, berdasarkan data BPS tahun 2021, rasio rumah tangga di Jakarta yang menggunakan listrik untuk memasak baru mencapai 1,28 persen. Ini perlu kita dorong agar lebih banyak warga beralih ke energi bersih," imbuhnya.
Selain tenaga surya, Ade Suherman juga menyinggung potensi biogas sebagai energi alternatif yang telah diterapkan oleh peternak sapi di Pancoran, Jakarta Selatan.
"Ini contoh konkret bagaimana energi terbarukan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan rumah tangga. Jika ini dikembangkan lebih luas, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG," tutup Ade Suherman.
