Presiden Prabowo Subianto/Ist
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri beberapa waktu lalu dianggap sebagai kode keras pergantian pucuk pimpinan di kedua institusi tersebut, yakni Panglima TNI dan Kapolri.
Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari menilai bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo menerapkan strategi dan taktik nyata dalam kepemimpinannya.
“Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk melakukan reformasi di tubuh institusi pertahanan dan keamanan agar menjadi lebih baik,” ucap Noor kepada RMOL, Minggu, 2 Februari 2025.
Lanjut dia, sebagai abdi negara, sudah seharusnya TNI-Polri harus setia pada cita-cita para pendiri bangsa, bukan pada oligarki feodal.
Baik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Agus Subiyanto merupakan dua pejabat yang dilantik di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Prabowo Subianto tampaknya mendorong 'hibernasi' dan mental patriotisme di dalam institusi negara. Namun, langkah tersebut masih kurang efektif. Presiden harus menggunakan kuasanya dengan mengganti pimpinan TNI dan Polri,” imbuh dia.
“Perubahan ini bukan sekadar penyegaran simbolik, melainkan harus menempatkan sosok-sosok yang memiliki semangat patriotisme sejalan dengan visi Prabowo Subianto," jelasnya.
Apalagi, menurutnya anggaran pertahanan dan keamanan mengalami peningkatan signifikan, baik dalam alokasi modernisasi alutsista maupun operasional kelembagaan.
"Dengan demikian, pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan institusi negara lainnya harus sejalan dengan frekuensi kepemimpinan Presiden demi memastikan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan nasional," jelasnya lagi.
MPSI menekankan kembali pentingnya reformasi kelembagaan untuk mengembalikan sistem negara hukum yang berdaulat dan menjaga kepercayaan publik dalam koridor demokrasi.
"Transparansi dan akuntabilitas kelembagaan harus menjadi prioritas, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia," tutur dia.
Selain itu, ia menekankan kepada Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi jajaran staf terdekatnya, terutama mereka yang berasal dari kalangan prajurit TNI-Polri dengan harta kekayaan fantastis.
"Tidak boleh ada contoh buruk di mana prajurit muda, yang seharusnya mengabdi pada negara, justru memiliki kekayaan hingga Rp15 miliar dalam usia yang masih relatif muda. Jangan sampai mentalitas ini merusak integritas institusi TNI-Polri, di mana anggotanya hanya bergabung demi menjadi kaya dan berkuasa, bukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara," pungkasnya.
