Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Bisnis

Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen ke Negara BRICS jika Luncurkan Mata Uang Baru

JUMAT, 31 JANUARI 2025 | 17:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 100 persen kepada negara anggota BRICS jika mereka memperkenalkan mata uang baru yang dapat menyaingi dominasi Dolar AS.

Pernyataan ini disampaikan Trump pada Kamis 30 Januari 2025 waktu setempat melalui platform media sosialnya, Truth Social.

"Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain yang dapat menggantikan Dolar AS. Jika mereka tetap melakukannya, mereka akan menghadapi tarif 100 persen," ujar Trump, seperti dikutip DW pada Jumat 31 Januari 2025.


Dalam unggahannya, Trump juga menegaskan bahwa tidak ada kemungkinan BRICS dapat menggantikan Dolar AS dalam perdagangan internasional.

""Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional. Negara mana pun yang mencoba menggantikan dolar harus bersiap menghadapi tarif tinggi dan selamat tinggal pada akses ke pasar Amerika!" tambahnya.

Selain mengancam negara-negara BRICS, Trump juga mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif 25 persen pada impor dari Kanada dan Meksiko mulai Sabtu. Meski demikian, ia masih mempertimbangkan apakah akan memasukkan minyak dari kedua negara tersebut dalam kebijakan tarif impornya.

Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada harga minyak yang dikenakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga pada upaya untuk menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia yang digunakan dalam produksi fentanyl, yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian akibat krisis opioid di AS.

Kelompok BRICS yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan kini telah berkembang dengan bergabungnya Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia, menjadikan jumlah anggotanya sebelas negara. Blok ini dibentuk pada 2009 sebagai tandingan terhadap dominasi ekonomi AS dan negara-negara Barat.

Wacana mengenai mata uang alternatif untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan global semakin menguat setelah serangkaian sanksi Barat terhadap Rusia akibat perang di Ukraina.

Namun, Dolar AS masih tetap menjadi mata uang cadangan utama dunia dengan ketergantungan tinggi dari banyak negara.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya