Berita

Selat Malaka/Ist

Publika

Selat Malaka, Harta Karun Maritim Indonesia

Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*
SELASA, 28 JANUARI 2025 | 18:29 WIB

INDONESIA sering menggembar-gemborkan visi “Poros Maritim Dunia”, tetapi ironisnya, potensi strategis Selat Malaka—jalur pelayaran tersibuk di dunia—tidak memberikan keuntungan maksimal bagi bangsa ini. Justru, negara tetangga seperti Singapura yang paling menikmati manfaat ekonomi dari jalur laut vital ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang mutlak strategis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Namun, keunggulan ini belum diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik yang nyata.

Singapura kaya, sementara Indonesia hanya jadi penonton. Setiap tahun, lebih dari 100.000 kapal melintas di Selat Malaka, membawa perdagangan dunia yang bernilai triliunan dolar. Namun, Singapura mengontrol sebagian besar lalu lintas dan layanan maritim di jalur ini, termasuk: pelayanan bunkering (pengisian bahan bakar kapal), pemanduan navigasi dan sistem lalu lintas laut, pelabuhan transshipment terbesar di dunia


Sementara itu, Indonesia yang memiliki wilayah perairan di Selat Malaka hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Banyak kapal lebih memilih berlabuh di Singapura dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera karena infrastruktur kita yang kurang memadai dan kebijakan maritim yang belum proaktif dalam mengoptimalkan potensi ini.

Mengapa Indonesia Tidak Menikmati Selat Malaka?

Pertama, kurangnya infrastruktur pelabuhan yang kompetitif. Pelabuhan di Sumatera seperti Belawan dan Dumai belum mampu bersaing dengan Singapura. Fasilitas logistik, kecepatan pelayanan, dan konektivitas hinterland masih jauh tertinggal.

Kedua, regulasi yang tidak proaktif. Indonesia tidak memiliki kebijakan agresif untuk menarik kapal agar lebih memilih layanan di pelabuhan domestik. Biaya operasional dan birokrasi di Indonesia masih lebih mahal dan rumit dibandingkan Singapura.

Ketiga, minimnya kontrol atas lalu lintas kapal. Meskipun Selat Malaka berada di perairan Indonesia, pengaturan lalu lintas kapal didominasi oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia tidak memiliki peran dominan dalam Vessel Traffic System (VTS) di Selat Malaka, sehingga tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari jalur pelayaran ini.

Poros Maritim Dunia: Visi Tanpa Implementasi

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia”, konsep ini masih lebih banyak menjadi slogan daripada implementasi nyata. Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi strategisnya untuk mendominasi perdagangan maritim internasional.

Jika benar-benar ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka pelabuhan di Sumatera harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan Singapura. Regulasi dan insentif harus dibuat agar kapal lebih memilih Indonesia daripada Singapura. Indonesia harus memperkuat kontrol terhadap lalu lintas kapal di Selat Malaka

Kita tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di jalur laut kita sendiri. Selat Malaka adalah “harta karun” maritim yang seharusnya menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya negara lain.

Jika kita serius dalam visi maritim, maka bangsa ini harus mulai bertindak—bukan hanya bicara. Saatnya membangun kekuatan maritim sejati dan memastikan bahwa potensi emas ini tidak lagi berlalu begitu saja. Indonesia harus bangkit, dan ini adalah bagian dari semangat Bela Negara.

*Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Ruang Digital Kondusif Faktor Penting Jaga Stabilitas Ekonomi dan Politik

Rabu, 05 Agustus 2026 | 04:03

Dibungkam Maung Bandung 2-1, STY Sebut Pemain Persija Belum Maksimal

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:43

Kuliah Koperasi untuk Feri Amsari

Rabu, 05 Agustus 2026 | 03:18

Gagasan Anti-Penjajahan Soemitro jadi Modal Bangsa Hadapi Dinamika Global

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:55

BRI Gelar Kick-Off BRIncubator 2026 Songsong Akselerasi UMKM Naik Kelas

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:33

Ziarahi Makam Bung Karno, Muzani Tegaskan Indonesia Rumah Bersama

Rabu, 05 Agustus 2026 | 02:12

Penentu Tingkat Kesuksesan suatu Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:43

Ikan Gabus Baik untuk Ibu Pascamelahirkan, Begini Penjelasannya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 01:17

Indonesia-Thailand Makin Mantap Jaga Kawasan Selat Malaka

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:58

Utang Pinjol Warga RI Naik 25,88 Persen, Tembus Rp105 Triliun Hingga Juni 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 | 00:30

Selengkapnya