Berita

Selat Malaka/Ist

Publika

Selat Malaka, Harta Karun Maritim Indonesia

Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*
SELASA, 28 JANUARI 2025 | 18:29 WIB

INDONESIA sering menggembar-gemborkan visi “Poros Maritim Dunia”, tetapi ironisnya, potensi strategis Selat Malaka—jalur pelayaran tersibuk di dunia—tidak memberikan keuntungan maksimal bagi bangsa ini. Justru, negara tetangga seperti Singapura yang paling menikmati manfaat ekonomi dari jalur laut vital ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang mutlak strategis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Namun, keunggulan ini belum diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik yang nyata.

Singapura kaya, sementara Indonesia hanya jadi penonton. Setiap tahun, lebih dari 100.000 kapal melintas di Selat Malaka, membawa perdagangan dunia yang bernilai triliunan dolar. Namun, Singapura mengontrol sebagian besar lalu lintas dan layanan maritim di jalur ini, termasuk: pelayanan bunkering (pengisian bahan bakar kapal), pemanduan navigasi dan sistem lalu lintas laut, pelabuhan transshipment terbesar di dunia


Sementara itu, Indonesia yang memiliki wilayah perairan di Selat Malaka hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Banyak kapal lebih memilih berlabuh di Singapura dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera karena infrastruktur kita yang kurang memadai dan kebijakan maritim yang belum proaktif dalam mengoptimalkan potensi ini.

Mengapa Indonesia Tidak Menikmati Selat Malaka?

Pertama, kurangnya infrastruktur pelabuhan yang kompetitif. Pelabuhan di Sumatera seperti Belawan dan Dumai belum mampu bersaing dengan Singapura. Fasilitas logistik, kecepatan pelayanan, dan konektivitas hinterland masih jauh tertinggal.

Kedua, regulasi yang tidak proaktif. Indonesia tidak memiliki kebijakan agresif untuk menarik kapal agar lebih memilih layanan di pelabuhan domestik. Biaya operasional dan birokrasi di Indonesia masih lebih mahal dan rumit dibandingkan Singapura.

Ketiga, minimnya kontrol atas lalu lintas kapal. Meskipun Selat Malaka berada di perairan Indonesia, pengaturan lalu lintas kapal didominasi oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia tidak memiliki peran dominan dalam Vessel Traffic System (VTS) di Selat Malaka, sehingga tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari jalur pelayaran ini.

Poros Maritim Dunia: Visi Tanpa Implementasi

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia”, konsep ini masih lebih banyak menjadi slogan daripada implementasi nyata. Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi strategisnya untuk mendominasi perdagangan maritim internasional.

Jika benar-benar ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka pelabuhan di Sumatera harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan Singapura. Regulasi dan insentif harus dibuat agar kapal lebih memilih Indonesia daripada Singapura. Indonesia harus memperkuat kontrol terhadap lalu lintas kapal di Selat Malaka

Kita tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di jalur laut kita sendiri. Selat Malaka adalah “harta karun” maritim yang seharusnya menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya negara lain.

Jika kita serius dalam visi maritim, maka bangsa ini harus mulai bertindak—bukan hanya bicara. Saatnya membangun kekuatan maritim sejati dan memastikan bahwa potensi emas ini tidak lagi berlalu begitu saja. Indonesia harus bangkit, dan ini adalah bagian dari semangat Bela Negara.

*Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya