Berita

Selat Malaka/Ist

Publika

Selat Malaka, Harta Karun Maritim Indonesia

Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*
SELASA, 28 JANUARI 2025 | 18:29 WIB

INDONESIA sering menggembar-gemborkan visi “Poros Maritim Dunia”, tetapi ironisnya, potensi strategis Selat Malaka—jalur pelayaran tersibuk di dunia—tidak memberikan keuntungan maksimal bagi bangsa ini. Justru, negara tetangga seperti Singapura yang paling menikmati manfaat ekonomi dari jalur laut vital ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang mutlak strategis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Namun, keunggulan ini belum diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik yang nyata.

Singapura kaya, sementara Indonesia hanya jadi penonton. Setiap tahun, lebih dari 100.000 kapal melintas di Selat Malaka, membawa perdagangan dunia yang bernilai triliunan dolar. Namun, Singapura mengontrol sebagian besar lalu lintas dan layanan maritim di jalur ini, termasuk: pelayanan bunkering (pengisian bahan bakar kapal), pemanduan navigasi dan sistem lalu lintas laut, pelabuhan transshipment terbesar di dunia


Sementara itu, Indonesia yang memiliki wilayah perairan di Selat Malaka hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Banyak kapal lebih memilih berlabuh di Singapura dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera karena infrastruktur kita yang kurang memadai dan kebijakan maritim yang belum proaktif dalam mengoptimalkan potensi ini.

Mengapa Indonesia Tidak Menikmati Selat Malaka?

Pertama, kurangnya infrastruktur pelabuhan yang kompetitif. Pelabuhan di Sumatera seperti Belawan dan Dumai belum mampu bersaing dengan Singapura. Fasilitas logistik, kecepatan pelayanan, dan konektivitas hinterland masih jauh tertinggal.

Kedua, regulasi yang tidak proaktif. Indonesia tidak memiliki kebijakan agresif untuk menarik kapal agar lebih memilih layanan di pelabuhan domestik. Biaya operasional dan birokrasi di Indonesia masih lebih mahal dan rumit dibandingkan Singapura.

Ketiga, minimnya kontrol atas lalu lintas kapal. Meskipun Selat Malaka berada di perairan Indonesia, pengaturan lalu lintas kapal didominasi oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia tidak memiliki peran dominan dalam Vessel Traffic System (VTS) di Selat Malaka, sehingga tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari jalur pelayaran ini.

Poros Maritim Dunia: Visi Tanpa Implementasi

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia”, konsep ini masih lebih banyak menjadi slogan daripada implementasi nyata. Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi strategisnya untuk mendominasi perdagangan maritim internasional.

Jika benar-benar ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka pelabuhan di Sumatera harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan Singapura. Regulasi dan insentif harus dibuat agar kapal lebih memilih Indonesia daripada Singapura. Indonesia harus memperkuat kontrol terhadap lalu lintas kapal di Selat Malaka

Kita tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di jalur laut kita sendiri. Selat Malaka adalah “harta karun” maritim yang seharusnya menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya negara lain.

Jika kita serius dalam visi maritim, maka bangsa ini harus mulai bertindak—bukan hanya bicara. Saatnya membangun kekuatan maritim sejati dan memastikan bahwa potensi emas ini tidak lagi berlalu begitu saja. Indonesia harus bangkit, dan ini adalah bagian dari semangat Bela Negara.

*Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya