Berita

Selat Malaka/Ist

Publika

Selat Malaka, Harta Karun Maritim Indonesia

Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*
SELASA, 28 JANUARI 2025 | 18:29 WIB

INDONESIA sering menggembar-gemborkan visi “Poros Maritim Dunia”, tetapi ironisnya, potensi strategis Selat Malaka—jalur pelayaran tersibuk di dunia—tidak memberikan keuntungan maksimal bagi bangsa ini. Justru, negara tetangga seperti Singapura yang paling menikmati manfaat ekonomi dari jalur laut vital ini.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi geografis yang mutlak strategis, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Namun, keunggulan ini belum diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik yang nyata.

Singapura kaya, sementara Indonesia hanya jadi penonton. Setiap tahun, lebih dari 100.000 kapal melintas di Selat Malaka, membawa perdagangan dunia yang bernilai triliunan dolar. Namun, Singapura mengontrol sebagian besar lalu lintas dan layanan maritim di jalur ini, termasuk: pelayanan bunkering (pengisian bahan bakar kapal), pemanduan navigasi dan sistem lalu lintas laut, pelabuhan transshipment terbesar di dunia


Sementara itu, Indonesia yang memiliki wilayah perairan di Selat Malaka hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Banyak kapal lebih memilih berlabuh di Singapura dibandingkan pelabuhan-pelabuhan di Sumatera karena infrastruktur kita yang kurang memadai dan kebijakan maritim yang belum proaktif dalam mengoptimalkan potensi ini.

Mengapa Indonesia Tidak Menikmati Selat Malaka?

Pertama, kurangnya infrastruktur pelabuhan yang kompetitif. Pelabuhan di Sumatera seperti Belawan dan Dumai belum mampu bersaing dengan Singapura. Fasilitas logistik, kecepatan pelayanan, dan konektivitas hinterland masih jauh tertinggal.

Kedua, regulasi yang tidak proaktif. Indonesia tidak memiliki kebijakan agresif untuk menarik kapal agar lebih memilih layanan di pelabuhan domestik. Biaya operasional dan birokrasi di Indonesia masih lebih mahal dan rumit dibandingkan Singapura.

Ketiga, minimnya kontrol atas lalu lintas kapal. Meskipun Selat Malaka berada di perairan Indonesia, pengaturan lalu lintas kapal didominasi oleh Singapura dan Malaysia. Indonesia tidak memiliki peran dominan dalam Vessel Traffic System (VTS) di Selat Malaka, sehingga tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari jalur pelayaran ini.

Poros Maritim Dunia: Visi Tanpa Implementasi

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan visi “Poros Maritim Dunia”, konsep ini masih lebih banyak menjadi slogan daripada implementasi nyata. Indonesia belum mampu memanfaatkan posisi strategisnya untuk mendominasi perdagangan maritim internasional.

Jika benar-benar ingin menjadi Poros Maritim Dunia, maka pelabuhan di Sumatera harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan Singapura. Regulasi dan insentif harus dibuat agar kapal lebih memilih Indonesia daripada Singapura. Indonesia harus memperkuat kontrol terhadap lalu lintas kapal di Selat Malaka

Kita tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di jalur laut kita sendiri. Selat Malaka adalah “harta karun” maritim yang seharusnya menguntungkan rakyat Indonesia, bukan hanya negara lain.

Jika kita serius dalam visi maritim, maka bangsa ini harus mulai bertindak—bukan hanya bicara. Saatnya membangun kekuatan maritim sejati dan memastikan bahwa potensi emas ini tidak lagi berlalu begitu saja. Indonesia harus bangkit, dan ini adalah bagian dari semangat Bela Negara.

*Penulis adalah Ketua Presidium Pejuang Bela Negara


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya