Berita

Ilustrasi Coretax/Ist

Tekno

Keamanan Data pada Sistem Coretax Harus Diutamakan

SELASA, 28 JANUARI 2025 | 09:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengapresiasi terobosan pemerintah ini meskipun masih banyak keluhan dari berbagai pihak terhadap Coretax.

"Dengan cara ini, wajib pajak tidak akan merasa repot dan proses administrasi menjadi lebih efisien," kata  Esther lewat keterangan resminya, Selasa 28 Januari 2025.


Dalam konteks keamanan siber, Esther menekankan pentingnya perlindungan data pribadi yang kuat. 

Coretax, sebagai sistem yang mengelola data perpajakan, harus memiliki langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi data sensitif dari ancaman siber.

"Kita perlu memastikan bahwa informasi wajib pajak terlindungi dengan baik," ujarnya. 

Selanjutnya Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha juga menyoroti pentingnya Coretax dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.

"Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak," jelasnya. 

Namun, ia juga menyoroti akan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapan Coretax, antara lain gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan kurangnya pelatihan bagi pengguna. 

"Gangguan seperti crash dan lambatnya akses sering dilaporkan, yang menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung masih perlu diperbaiki," jelasnya. 

Masalah ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, seperti kapasitas server yang tidak memadai atau arsitektur sistem yang belum optimal untuk menangani volume data yang besar dan kompleksitas proses perpajakan. 

"Coretax juga  harus mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dan data dari sistem yang sudah ada sebelumnya,” tandas Pratama.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya