Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono/Ist

Politik

Menteri KP Protes Pagar Laut Dibongkar: Pak Prabowo Hati-hati Musuh Dalam Selimut

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sikap membangkang Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono soal pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, disesalkan pegiat media sosial Jhon Sitorus.

Ia menilai sikap Sakti Wahyu Trenggono sangat aneh karena menolak perintah Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut sepanjang 30 kilometer.

"Prabowo harus hati-hati dengan menteri semacam ini. Bisa jadi, ada perintah dari presiden dari benua lain sehingga dia tidak senang saat TNI AL mencabut pagar bambu tersebut," kata Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya, Senin 20 Januari 2025.


Sikap mbalelo Sakti Wahyu Trenggono, menurut Jhon Sitorus, sesuai dengan hasil prediksi sebelumnya. 

"Akan muncul konflik kepentingan antara TNI + Rakyat VS KKP + Polisi + ATR/BPN + PEMDA," kata Jhon Sitorus.

"Kabinet Merah Putih seperti punya dua MATAHARI KEMBAR. Prabowo harus menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada MUSUH DALAM SELIMUT," sambungnya.

Meski begitu, ada pula warganet yang membela sikap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

Menurut pemilik akun X TheFredomMan, sikap Prabowo Subianto yang memerintahkan TNI AL membongkar pagar laut masih menggunakan pola Orde Baru yang semuanya diatasi dengan cara militer.

"Hrs nya kasus ini diselesaikan secara hukum. Cari pelakunya & dalangnya, adili dan penjarakan.
Atau....jangan-jangan memang ada yg dilindungi, sehingga barang buktinya dihilangkan?" ungkapnya.




Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya