Berita

Ilustrasi/Net

Politik

UUD 2002 Pintu Masuk Oligarki Menguasai Indonesia

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 06:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 telah menghasilkan suatu produk konstitusi baru yakni UUD 2002 alias UUD 1945 palsu.

Menurut Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin, perubahan tersebut menjadi pintu masuk oligarki menguasai Indonesia.

“UUD 45 yang telah diamandemen menjadi UUD 2002 atau UUD 45 palsu adalah pesanan China. Kemudian sistem perekonomiannya juga dirubah menjadi liberalisme, para oligarki yang keturunan China lebih leluasa menguasai ekonomi dengan kekuatan modalnya,” kata Agus kepada RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.
  

  
Lanjut dia, hal itu terbukti dengan dibangunnya proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2.

“(Proyek itu) menjadikan basis keturunan (China) untuk nantinya menguatkan suara pemilihan presiden, legislatif untuk menguatkan keabsahan sebagai pemimpin Indonesia,” jelasnya.

Anggota Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) yang memiliki visi mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 naskah asli itu selanjutnya membeberkan kondisi rakyat saat ini yang mudah terbuai dengan iming-iming kredit atau utang bank.

“Para petani diberikan sertifikat dengan lahan 2 ha oleh Jokowi dengan cuma-cuma, dengan skema para petani memiliki modal dengan cara mengagunkan sertifikatnya ke bank, dan para petani yang telah mendapatkan kredit tersebut, menjadi merasa punya uang dan mereka akan malas bekerja sebagai petani dan hidup akan mengandalkan dana dari kreditnya,” ungkap Agus.

“Akhirnya dananya habis, lahan tidak digarap, para petani tidak bisa menyetor angsurannya dan akhirnya dilelang pihak bank dan pembelinya adalah para oligarki, begitupun para nelayan diberikan modal untuk memagar laut, menguruk pantai, dibuatkan sertifikat hak milik oleh pemerintah dengan tujuan bisa mendapatkan kredit dengan mengagunkan sertifikatnya dan kembali nelayan tidak bisa membayar cicilannya dan lahan dilelang dan kembali dibeli oligarki,” beber dia.

Masih kata Agus, dengan pembelian lahan secara resmi dari lelangan oleh oligarki itu agar menjadi kekuatan bahwa beli lahan secara resmi, padahal semuanya sudah di-setting sedemikian rupa.

Ia menyebut rakyat begitu mudah diadu domba, para ulama karbitan pun bermunculan Snouck Hurgronje, seorang Belanda yang dikarbit menjadi ulama yang seolah umat Islam untuk memecah rakyat Aceh agar bisa dikuasai.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat yang masih sadar, masih memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, untuk bersama-sama berjuang mengembalikan konstitusi kepada UUD 45 yang asli,” imbuh dia.

Selain itu, sebagai kekuatan ekonomi rakyat, Agus juga mendorong untuk mewujudkan satu wadah koperasi nasional Fospem NKRI.

“Dengan segera bergabung menjadi anggotanya, hal ini untuk menguatkan modal ekonomi kita dengan bergotong royong, sehingga kita semua rakyat sebagai pemiliknya, sebagai investor dan sebagai penikmat kesejahteraan dari semua sumber-sumber kekayaan alam milik kita,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya