Berita

Ilustrasi/Net

Politik

UUD 2002 Pintu Masuk Oligarki Menguasai Indonesia

SABTU, 18 JANUARI 2025 | 06:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 telah menghasilkan suatu produk konstitusi baru yakni UUD 2002 alias UUD 1945 palsu.

Menurut Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin, perubahan tersebut menjadi pintu masuk oligarki menguasai Indonesia.

“UUD 45 yang telah diamandemen menjadi UUD 2002 atau UUD 45 palsu adalah pesanan China. Kemudian sistem perekonomiannya juga dirubah menjadi liberalisme, para oligarki yang keturunan China lebih leluasa menguasai ekonomi dengan kekuatan modalnya,” kata Agus kepada RMOL, Jumat, 17 Januari 2025.
  

  
Lanjut dia, hal itu terbukti dengan dibangunnya proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan 2.

“(Proyek itu) menjadikan basis keturunan (China) untuk nantinya menguatkan suara pemilihan presiden, legislatif untuk menguatkan keabsahan sebagai pemimpin Indonesia,” jelasnya.

Anggota Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) yang memiliki visi mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 naskah asli itu selanjutnya membeberkan kondisi rakyat saat ini yang mudah terbuai dengan iming-iming kredit atau utang bank.

“Para petani diberikan sertifikat dengan lahan 2 ha oleh Jokowi dengan cuma-cuma, dengan skema para petani memiliki modal dengan cara mengagunkan sertifikatnya ke bank, dan para petani yang telah mendapatkan kredit tersebut, menjadi merasa punya uang dan mereka akan malas bekerja sebagai petani dan hidup akan mengandalkan dana dari kreditnya,” ungkap Agus.

“Akhirnya dananya habis, lahan tidak digarap, para petani tidak bisa menyetor angsurannya dan akhirnya dilelang pihak bank dan pembelinya adalah para oligarki, begitupun para nelayan diberikan modal untuk memagar laut, menguruk pantai, dibuatkan sertifikat hak milik oleh pemerintah dengan tujuan bisa mendapatkan kredit dengan mengagunkan sertifikatnya dan kembali nelayan tidak bisa membayar cicilannya dan lahan dilelang dan kembali dibeli oligarki,” beber dia.

Masih kata Agus, dengan pembelian lahan secara resmi dari lelangan oleh oligarki itu agar menjadi kekuatan bahwa beli lahan secara resmi, padahal semuanya sudah di-setting sedemikian rupa.

Ia menyebut rakyat begitu mudah diadu domba, para ulama karbitan pun bermunculan Snouck Hurgronje, seorang Belanda yang dikarbit menjadi ulama yang seolah umat Islam untuk memecah rakyat Aceh agar bisa dikuasai.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat yang masih sadar, masih memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara Indonesia, untuk bersama-sama berjuang mengembalikan konstitusi kepada UUD 45 yang asli,” imbuh dia.

Selain itu, sebagai kekuatan ekonomi rakyat, Agus juga mendorong untuk mewujudkan satu wadah koperasi nasional Fospem NKRI.

“Dengan segera bergabung menjadi anggotanya, hal ini untuk menguatkan modal ekonomi kita dengan bergotong royong, sehingga kita semua rakyat sebagai pemiliknya, sebagai investor dan sebagai penikmat kesejahteraan dari semua sumber-sumber kekayaan alam milik kita,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya