Presiden Prabowo Subianto/Net
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang diterapkan pada barang sangat mewah dianggap sebagai langkah untuk menciptakan keadilan sosial dan redistribusi pendapatan di Indonesia.
Chief Economist PermataBank Josua Pardede mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengenakan PPN hanya pada barang-barang mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi ini merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah yang efektif.
"Pemerintah tetap memprioritaskan paket kebijakan sebelumnya yang bernilai sekitar Rp38,6 triliun untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk mempertahankan kebijakan bebas PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan," jelas Josua dalam wawancara eksklusif dengan
RMOL pada Jumat 10 Januari 2025.
Ia menambahkan bahwa penerapan PPN pada barang mewah diharapkan dapat membantu mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Menurutnya, hasil dari PPN yang dikenakan pada barang mewah akan dialokasikan untuk belanja pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah dan menengah.
Meskipun dampak dari PPN terhadap barang mewah mungkin tidak terlalu besar, Josua menilai kebijakan tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat menengah dan ke bawah yang tengah mengalami penurunan daya beli, dengan membatalkan kenaikan pajak untuk barang umum.
"Tambahan PPN ini mungkin tidak terlalu signifikan, namun setidaknya ini bisa memberikan sinyal bahwa pemerintah pun juga memberikan perhatian kepada kondisi fenomena saat ini, seperti menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah dan adanya PHK di industri manufaktur padat karya," ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan PPN ini, kata Josua, diharap dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial di Indonesia, meskipun tantangan ekonomi yang ada saat ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung kesejahteraan seluruh lapisan.
