Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Membelot dari Rakyat

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberpihakan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan bersifat ambigu terutama bagi yang diusung banyak partai politik (parpol) atau biasa disebut koalisi gemuk. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan, pihaknya mendapati mayoritas pemenang Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dimenangkan pasangan calon yang didukung koalisi gemuk. 

"Menilik kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan," ujar Aji kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 10 Januari 2025. 


Di samping itu Aji juga memandang, koalisi parpol yang mendukung pasangan calon kepala daerah terpilih berpotensi mengutamakan kepentingan kelompoknya, dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Pendukung paslon (pasangan calon) dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing," tuturnya. 

Kendati begitu, dia menyarankan agar parpol-parpol yang telah memenangkan paslon kepala daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung. Bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada," harapnya. 

"Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin ke depan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat," demikian Aji menambahkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya