Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Membelot dari Rakyat

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberpihakan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan bersifat ambigu terutama bagi yang diusung banyak partai politik (parpol) atau biasa disebut koalisi gemuk. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan, pihaknya mendapati mayoritas pemenang Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dimenangkan pasangan calon yang didukung koalisi gemuk. 

"Menilik kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan," ujar Aji kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 10 Januari 2025. 

Di samping itu Aji juga memandang, koalisi parpol yang mendukung pasangan calon kepala daerah terpilih berpotensi mengutamakan kepentingan kelompoknya, dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Pendukung paslon (pasangan calon) dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing," tuturnya. 

Kendati begitu, dia menyarankan agar parpol-parpol yang telah memenangkan paslon kepala daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung. Bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada," harapnya. 

"Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin ke depan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat," demikian Aji menambahkan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Buntut Pungli ke WN China, Menteri Imipas Copot Pejabat Imigrasi di Bandara Soetta

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:25

Aero India 2025 Siap Digelar, Ajang Unjuk Prestasi Dirgantara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:17

Heboh Rupiah Rp8.100 per Dolar AS, BI Buka Suara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 19:13

Asas Dominus Litis, Hati-hati Bisa Disalahgunakan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:35

Harga CPO Menguat Nyaris 2 Persen Selama Sepekan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:18

Pramono: Saya Penganut Monogami Tulen

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:10

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Vihara Amurva Bhumi Menang Kasasi, Menhut: Kado Terbaik Imlek dari Negara

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:45

Komisi VI Sepakati RUU BUMN Dibawa ke Paripurna

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:11

Eddy Soeparno Gandeng FPCI Dukung Diplomasi Iklim Presiden Prabowo

Sabtu, 01 Februari 2025 | 16:40

Selengkapnya