Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Membelot dari Rakyat

JUMAT, 10 JANUARI 2025 | 13:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keberpihakan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, diperkirakan akan bersifat ambigu terutama bagi yang diusung banyak partai politik (parpol) atau biasa disebut koalisi gemuk. 

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu mengatakan, pihaknya mendapati mayoritas pemenang Pilkada Serentak 2024 di tingkat provinsi dimenangkan pasangan calon yang didukung koalisi gemuk. 

"Menilik kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan. Pertama, partai pendukung pemenang paslon akan saling bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat atau justru berpihak kepada pemodal pemenangan yang membantu proses pencalonan," ujar Aji kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Jumat, 10 Januari 2025. 


Di samping itu Aji juga memandang, koalisi parpol yang mendukung pasangan calon kepala daerah terpilih berpotensi mengutamakan kepentingan kelompoknya, dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Pendukung paslon (pasangan calon) dalam hal ini partai politik akan melakukan pembelotan politik dalam hal menata kebijakan untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing," tuturnya. 

Kendati begitu, dia menyarankan agar parpol-parpol yang telah memenangkan paslon kepala daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah. 

"Idealnya parpol dalam 5 tahun rentang jabatan harus mampu merealisasikan visi misi dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung. Bukan sebagai kompresor yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada," harapnya. 

"Sudah saatnya parpol berbenah untuk memperbaiki struktur dan fungsi kelembagaan internal untuk mempersiapkan kandidat baik pemimpin ke depan atau penguatan kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat," demikian Aji menambahkan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya