Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat , 10 Januari 2025/RMOL
Bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS mengemban misi yang lebih besar dari sekadar kepentingan nasional.
Hal itu diungkap oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat , 10 Januari 2025.
Menurut Menlu, lolosnya aksesi Indonesia dalam BRICS kurang dari tiga bulan setelah pengajuan, menandakan bahwa keberadaan RI betul-betul diperhitungkan.
"Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara penting untuk bisa bergabung," ujarnya.
Menlu menyorotinya banyak pihak yang meragukan keputusan Indonesia gabung BRICS, karena dinilai melenceng dari arah kebijakan luar negeri bebas aktif.
"Namun justru sebaliknya keanggotaan indonesia di BRICS adalah wujud politik bebas aktif itu sendiri," tegas Sugiono.
Dia menegaskan bahwa keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang sebagai bagian dari keteguhan diplomasi indonesia selama puluhan tahun.
Selain demi mengamankan kepentingan bangsa, kata Menlu, keanggotaan BRICS juga memberikan kesempatan bagi Indonesia berkontribusi pada upaya perdamaian di Indo Pasifik dan penurunan tensi persaingan ekonomi dan politik global.
"Sebagai anggota BRICS Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan kawasan Indo Pasifik dan akan terus aktif mencegah meruncingnya persaingan geo ekonomi dan geopolitik," paparnya.
Tujuan ini, lanjut Menlu, tentunya sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Terlebih Indonesia sangat telah masuk berbagai organisasi multilateral seperti G20, APEC, MIKTA, dan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan saat ini tengah berupaya menjadi bagian OECD.
"Sekali lagi bergabungnya indo dalam brics merupakan sebuah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri indonesia yg bebas aktif," tegas Menlu.