Berita

Kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat/Ist

Politik

Jubir PDIP:

Penggeledahan Rumah Hasto Upaya Alihkan Isu Laporan OCCRP

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menjabat sebagai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Jurubicara PDIP Guntur Romli menuturkan bahwa penggeledahan itu merupakan upaya pengalihan isu tentang adanya temuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di urutan nomor dua.

“Bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Selasa, 7 Januari 2025.


Ia mengatakan Jokowi merasa terganggu dengan adanya temuan OCCRP tersebut. Oleh sebab itu dilakukan penggeledahan di rumah Hasto untuk mengalihkan isu korupsi Jokowi.

“Kami mendapatkan informasi, Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala cara untuk menutupi berita ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi,” jelasnya.

Guntur menuturkan ada upaya dari Jokowi untuk mengintimidasi jurnalis dan juga pengerahan buzzer untuk mendiskreditkan OCCRP.

“Pihak-pihak yang mendukung agar pengumuman OCCRP dilanjutkan oleh penegak hukum agar segera memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya,” bebernya.

“Apalagi pada saat bersamaan ada aktivis dan LSM yang mendatangi KPK meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian Jokowi. Maka, dilaksanakanlah kegiatan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu,” demikian Guntur Romli.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya