Berita

Ketua Panja Haji 2024 Abdul Wachid/RMOL

Politik

Biaya Haji Bisa Ditekan dari 5 Komponen

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 22:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji 2025 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp93,3 juta masih bisa ditekan asal lima komponen ini dievaluasi.

Ketua Panja Haji 2025 Abdul Wachid menuturkan lima komponen itu sedang dikaji, sehingga biaya haji Rp93 juta bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Kalau kita amati, ada 5 komponen yang harus kita evaluasi, yaitu kita hitung ulang pertama kaitannya dengan biaya penerbangan, yang kedua biaya pemondokan, yang ketiga biaya catering, yang keempat biaya transportasi, ya dan selanjutnya kaitannya dengan pelayanan," kata Abdul Wachid usai rapat kerja bersama Kemenag soal haji 2025, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 2 Desember 2025.


Ia mengatakan lima komponen itu akan dihitung ulang oleh parlemen dan pemerintah, meskipun saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar terus meningkat dan tembus Rp16 ribu.

"Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan, yang lain ya Insya Allah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin diangka Rp33 juta (biaya maskapai PP). Mungkin bisa turun signifikan, jadi ini akan membuat biaya Haji akan lebih murah," katanya.

Panja Haji 2025 juga akan akan mengevaluasi lantaran biaya pemondokan agar bisa diturunkan. Sebab, biayanya saat ini juga dianggap masih tergolong tinggi.

"Kami juga sudah menghitung biaya pemondokan, yang kemarin yang dulu ajukan sekitar 4000, kita juga sudah hasil Pansus kemarin kita temukan di beberapa owner pemondokan itu juga bisa kita turunkan," ucapnya.

Selanjutnya, kata Abdul Wachid, biaya catering masih bisa ditekan, yang tadinya anggarannya besar bisa diturunkan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa terjadi penyimpangan harga pada anggaran catering.

"Jadi para calon jamaah haji jangan khawatir kalau cateringnya diturunkan nanti apa kualitasnya diturunkan juga ya itu sebenarnya kemarin itu terdahulu yang dulu itu tidak sesuai dengan nilai yang anggaran kita berikan ya itu ya," ujarnya.

Soal pemondokan di Armuzna yang menjadi catatan penting dari DPR, akan diformulasikan agar lebih murah.

"Jadi kalau kami hitung ulang ya itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada. Namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang. Insyaallah sesuai dengan amanat daripada Pak Presiden," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya