Berita

Ketua Panja Haji 2024 Abdul Wachid/RMOL

Politik

Biaya Haji Bisa Ditekan dari 5 Komponen

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 22:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji 2025 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp93,3 juta masih bisa ditekan asal lima komponen ini dievaluasi.

Ketua Panja Haji 2025 Abdul Wachid menuturkan lima komponen itu sedang dikaji, sehingga biaya haji Rp93 juta bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Kalau kita amati, ada 5 komponen yang harus kita evaluasi, yaitu kita hitung ulang pertama kaitannya dengan biaya penerbangan, yang kedua biaya pemondokan, yang ketiga biaya catering, yang keempat biaya transportasi, ya dan selanjutnya kaitannya dengan pelayanan," kata Abdul Wachid usai rapat kerja bersama Kemenag soal haji 2025, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 2 Desember 2025.


Ia mengatakan lima komponen itu akan dihitung ulang oleh parlemen dan pemerintah, meskipun saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar terus meningkat dan tembus Rp16 ribu.

"Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan, yang lain ya Insya Allah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin diangka Rp33 juta (biaya maskapai PP). Mungkin bisa turun signifikan, jadi ini akan membuat biaya Haji akan lebih murah," katanya.

Panja Haji 2025 juga akan akan mengevaluasi lantaran biaya pemondokan agar bisa diturunkan. Sebab, biayanya saat ini juga dianggap masih tergolong tinggi.

"Kami juga sudah menghitung biaya pemondokan, yang kemarin yang dulu ajukan sekitar 4000, kita juga sudah hasil Pansus kemarin kita temukan di beberapa owner pemondokan itu juga bisa kita turunkan," ucapnya.

Selanjutnya, kata Abdul Wachid, biaya catering masih bisa ditekan, yang tadinya anggarannya besar bisa diturunkan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa terjadi penyimpangan harga pada anggaran catering.

"Jadi para calon jamaah haji jangan khawatir kalau cateringnya diturunkan nanti apa kualitasnya diturunkan juga ya itu sebenarnya kemarin itu terdahulu yang dulu itu tidak sesuai dengan nilai yang anggaran kita berikan ya itu ya," ujarnya.

Soal pemondokan di Armuzna yang menjadi catatan penting dari DPR, akan diformulasikan agar lebih murah.

"Jadi kalau kami hitung ulang ya itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada. Namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang. Insyaallah sesuai dengan amanat daripada Pak Presiden," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya