Berita

Ketua DPP JAMAN Iwan Dwi Laksono/Istimewa

Politik

JAMAN Dukung Usulan Prabowo soal Pelaksanaan Pilkada Melalui DPRD

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 14:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui sistem demokrasi perwakilan. Ketua DPP JAMAN, Iwan Dwi Laksono menegaskan, pilkada melalui DPRD akan menghemat anggaran negara triliunan rupiah.

”Kita tahu bersama, Pilkada 2024 bisa dibilang sebagai pilkada paling brutal sepanjang sejarah. Politik uang, fitnah, dan hoax bertebaran di mana-mana. Dengan pilkada melalui DPRD, money politics bisa ditekan,” kata Iwan, melalui keterangannya, Senin, 23 Desember 2024.

Iwan menampik anggapan pilkada melalui DPRD akan menihilkan hak warga negara dalam menjalankan hak demokrasinya. 


”Bagaimanapun DPRD itu juga dipilih melalui pemilu legislatif yang sah dan legitimate. Jadi, para wakil rakyat itu memiliki legitimasi untuk mewakili rakyatnya,” jelas Iwan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah tak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, melainkan oleh legislatif. Sebab pilkada serentak dianggap menguras anggaran negara. Seperti pelaksanaan anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp37 triliun.

Menurut Prabowo, opsi itu dilakukan untuk menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan. Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis, 12 Desember 2024.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya