Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Butuh Panggung Politik Buat Lolos dari Jerat Hukum

KAMIS, 19 DESEMBER 2024 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah dipecat dari PDIP, banyak pihak yang menyarankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk partai politiknya sendiri.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, langkah ini paling mungkin dilakukan Jokowi sebagai strategi jangka panjang. 

Sebab jika Jokowi bergabung dengan partai yang sudah mapan, langkahnya akan terhambat karena partai besar sudah memiliki struktur kuat dan pemiliknya masing-masing.


"Bermain dalam pusaran politik nasional adalah sesuatu yang penting bagi Jokowi, paling tidak untuk mem-backup kepentingan politik keluarganya," kata Andi kepada RMOL, Kamis 19 Desember 2024.

Analis politik Universitas Nasional itu melanjutkan, pemecatan oleh PDIP bisa menjadi pintu masuk menjerat Jokowi dari pelanggaran hukum yang dilakukannya.

Jokowi dianggap melanggar konstitusi karena memanfaatkan jabatannya demi meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai peserta kontestasi Pilpres 2024.

"Dengan bermain politik, Jokowi mengamankan dirinya dari kasus hukum yang sewaktu-waktu mengarah kepadanya," tandas Andi Yusran.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya