Berita

Indeks Persepsi Korupsi/Repro

Politik

Saut Situmorang: Kalau Ekonomi Ingin Tumbuh 8 Persen, IPK Harus 60

MINGGU, 15 DESEMBER 2024 | 21:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto harus kerja keras memberantas korupsi jika ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun tembus 8 persen.

Menurut mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, pemerintah harus mampu menaikkan peringkat di Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di angka 60 yang saat ini selama lima tahun terakhir anjlok di peringkat 87 yang masuk ke dalam negara anti korupsi.

“Kalau Prabowo ingin tumbuh ekonomi 8 persen regresi liniernya itu indeks persepsi korupsinya itu harus 60,” kata Saut Situmorang dalam acara diskusi virtual Forum Insan Cita bertemakan Agenda Pemberantasan Korupsi Kabinet Merah Putih, yang dihadiri oleh sejumlah guru besar dan juga doktoral bidang hukum dan ham, Minggu malam, 15 Desember 2024.


Saut menerangkan, pertumbuhan ekonomi harus linier dengan pemberantasan korupsi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

 “Itu bisa kita hitung-hitung karena linear antara pemberantasan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi,” demikian Saut Situmorang.

Pada 2020, skor IPK Indonesia anjlok tiga poin di angka 37. Melorotnya skor IPK itu membuat peringkat Indonesia juga turun drastis dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Indonesia tercatat pada peringkat yang sama dengan Gambia.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya