Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam/Repro
Pemerintah diminta bertanggung jawab atas banyaknya kasus BUMN yang tidak mampu membayar utang kepada sejumlah vendor baik skala kecil maupun besar hingga perusahaan pelat merah tersebut bangkrut.
Pemerintah juga didesak memberi perhatian lebih terhadap persoalan ini. Karena Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen mendukung kemajuan perekonomian kerakyatan.
“Kita minta pertanggungjawaban Kementerian BUMN karena tidak bisa membina BUMN di bawahnya. Termasuk juga evaluasi direksi-direksi BUMN yang bermasalah karena mereka yang bertanggung jawab,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, kepada wartawan, Rabu, 11 Desember 2024.
Beberapa kasus penunggakan pembayaran proyek oleh BUMN kepada vendor sempat ramai mencuat di publik. Seperti kasus gagal bayar PT Waskita Karya kepada vendor-vendornya.
Nasib buruk para vendor rekanan juga tidak hanya terbatas pada PT Waskita Karya, namun juga dirasakan oleh para vendor yang bermitra dengan PT Istaka Karya. Salah satunya terkait dengan pembangunan proyek Underpass Kentungan, Yogyakarta.
Mufti menyebut dua kasus tersebut hanya segelintir dari kasus yang mengemuka di publik.
“Kita juga banyak dengar banyak vendor-vendor kecil yang bermasalah dalam penagihan pembayaran kepada BUMN. Kalau mereka melawan, ada juga yang terus dikriminalisasi. Perusahaan kecil melawan perusahaan yang memiliki kekuasaan besar, ini jahat sekali,” paparnya.
Aksi ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa di PT Barata Indonesia Gresik di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Selasa, 12 November 2024, juga jadi contoh buruknya sikap BUMN terhadap para vendor. Massa yang tergabung dalam Aliansi Vendor Barata (AVB) ini menuntut agar perusahaan BUMN tersebut segera melunasi utang yang belum dibayarkan kepada 272 vendor selama 5 tahun dengan total Rp2,7 triliun.
Banyak vendor yang bermitra dengan PT Barata Indonesia Gresik bangkrut akibat tagihan tidak kunjung dibayar. Padahal mereka sudah melakukan pekerjaan sesuai kontrak, baik untuk proyek pengadaan, jasa, maupun konstruksi.
Menurut Aliansi Vendor Barata, bahkan sampai ada pemilik salah satu vendor yang nekat bunuh diri karena tunggakan utang saat mengerjakan proyek. Beberapa juga mengalami depresi hingga bercerai dari pasangannya.
“Sampai ada yang bunuh diri, ini kan sudah zalim dan mengkhianati slogan AKHLAK BUMN yang digembar-gemborkan Kementerian BUMN,” tegas Mufti.
“Apa yang terjadi di Barata Indonesia, Waskita Karya dan beberapa BUMN lain hanya puncak gunung es, yang terlihat saja. Kasus BUMN yang tidak membayar vendor itu jumlahnya jauh lebih besar,” demikian Mufti Anam.
