Berita

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo/Ist

Politik

Wartawan Diminta Pelototi Integritas Hakim Tangani Sengketa Pilkada

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 12:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta wartawan untuk ikut memelototi integritas para hakim, khususnya dalam menangani perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

Ketua MK RI, Suhartoyo mengatakan, penanganan perkara PHP Kada menjadi tugas konstitusi lembaga yang dipimpinnya, namun tetap harus diawasi oleh banyak pihak termasuk awak media.

Pasalnya, belakangan ia mendengar isu miring yang menghantam MK. Dimana, ada yang menyebut hakim-hakim MK dapat dihubungi oleh pemerhati.


"Mestinya teman-teman wartawan bisa memberikan masukan MK secara kelembagaan kalau betul supaya kami bisa antisipasi," ujar Suhartoyo melalui keterangan tertulis di laman mkri.id, yang dikutip pada Rabu, 11 Desember 2024.

Menurutnya, peran media bukan sekadar memberitakan tentang fakta kejadian maupun menyampaikan opini publik, tapi juga berfungsi controling.

Oleh karenanya, dia berharap wartawan dapat ikut mengawal penanganan perkara-perkara PHP Kada 2024 agar dapat berintegritas, dan tidak dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar.

"Kalau kita biarkan, kita diamkan, seolah image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Kami jadi bisa mengambil sikap (kalau diingatkan)," demikian Suhartoyo menambahkan.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya