Berita

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024/RMOL

Politik

PDIP Akan Pecat 27 Kader Pembangkang

RABU, 04 DESEMBER 2024 | 18:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin atau indisipliner. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. 

Hasto awalnya menegaskan komitmen PDIP terhadap demokrasi di Indonesia. 


"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan, agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.  

“Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenakan sanksi organisasi,” imbuhnya menegaskan. 

Menurut Hasto, langkah ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang. 

“Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan. Kader-kader partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tegas politikus asal Yogyakarta ini. 

Atas dasar itulah, lanjut Hasto, DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. 

“Nantinya partai akan memberikan saksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” papar Hasto. 

Hasto juga menyebut bahwa penegakan disiplin akan disampaikan dalam acara resmi partai pada 17 Desember nanti. Proses ini, diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kader agar lebih sadar akan tanggung jawab politik mereka.  

“Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelas Hasto. 

Menurut Hasto, ketika seseorang sudah bergabung dengan partai politik, maka harus mendahulukan kepentingan partai, rakyat, bangsa, dan negara. 

“Disiplin adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita tersebut," sambungnya.  

Lebih jauh, Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, akademisi, dan media yang terus mendukung perjuangan PDIP dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam setiap pergerakan politik mereka. 

“Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sipil, perguruan tinggi, para lawyer yang menyatakan dukungan, juga kepada rekan-rekan pers. Mari kita bangun Indonesia Raya, jangan korbankan pengorbanan jiwa raga lebih dari 6,7 juta rakyat Indonesia (sejak era kolonial hingga reformasi) demi kemerdekaan Indonesia kita," pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Hasto saat jumpa pers, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy, juga Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya