BPRS Kota Juang Perseroda/LPS
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), PT BPRS Kota Juang Perseroda pada 29 November 2024.
Pencabutan usaha perseroan daerah yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No.9, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh ini tertuang dalam surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-97/D.03/2024
Dalam keterangan resmi OJK, BPRS Kota Juang Perseroda ini terbukti tak memenuhi Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan berada di bawah ketentuan (negatif 184,74 persen), Cash Ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir sebesar 3,53 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) dengan Peringkat Komposit 5 selama dua periode berturut-turut.
“Pencabutan izin usaha BPRS Kota Juang Perseroda merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK, untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” kata Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga dalam keterangan resminya, Sabtu 30 November 2024.
Sebelum dicabut izin usahanya, OJK sendiri telah menetapkan BPRS Kota Juang Perseroda sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP), untuk memberi waktu kepada pengurus dan pemegang saham melakukan upaya penyehatan bank.
Namun, hingga 12 November 2024, BPRS Kota Juang Perseroda nampaknya tak membenahi masalah tersebut, khususnya terkait maslaah permodalan, sehingga membuat OJK menetapkan BPRS Kota Juang Perseroda dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
“Namun demikian pengurus dan pemegang saham BPRS tidak dapat melakukan penyehatan BPRS,” ujar Daddi.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 125/ADK3/2024 pada 19 November 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi BPRS Kota Juang Perseroda, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPRS Kota Juang Perseroda dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPRS tersebut.
Daddi mengatakan, dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“OJK mengimbau kepada nasabah BPRS Kota Juang Perseroda agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPRS dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Daddi.
