Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di posko pengungsian bencana erupsi Lewotobi, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 18 November 2024/Ist

Presisi

Kapolri Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi di Posko Pengungsian Lewotobi

SENIN, 18 NOVEMBER 2024 | 23:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan dan kebutuhan pokok yang disalurkan oleh Pemerintah terkait dengan penanganan bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini dipastikan kala Sigit mengunjungi posko pengungsian bencana pada Senin, 18 November 2024.

"Hari ini kami datang mengunjungi beberapa pos untuk memastikan terkait dengan kepastian pelayanan dari Pemerintah khususnya terkait dengan masalah makanan, terkait dengan masalah kebutuhan air, dan kebutuhan kesehatan," kata Sigit. 


Bahkan dalam kesempatan yang sama, Sigit dan rombongan mengunjungi tiga sekaligus posko pengungsian.

"Jadi kita cek, makan di beberapa tempat sehari tiga kali, kemudian mandi juga sudah bisa dua kali, kemudian untuk layanan kesehatan di masing-masing pos sudah ada," jelasnya.

Selain meninjau lokasi pengungsian, Sigit mengaku sudah menampung aspirasi masyarakat terkait program relokasi. 

Menurut dia, para warga setuju untuk dipindahkan karena faktor keselamatan.

"Sebagian besar menginginkan relokasi. Namun demikian juga menginginkan agar tempat relokasinya tidak jauh dari kebun, tempat ternak, atau tempat biasa mereka menanam," ungkap Sigit.

"Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Tentunya ini menjadi tugas kita, Bu Bupati, untuk membantu mempercepat proses pencarian tanah," tegasnya.

Bahkan, demi masyarakat bisa kembali beraktivitas normal, jebolan Akpol 1991 itu juga memastikan Pemerintah akan segera melakukan pembangunan. 

"Tentunya setiap saat akan dilaksanakan evaluasi, pengecekan, kemudian seluruh rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk menghadapi rangkaian tanggap darurat sampai dengan di lokasi," tutup Sigit.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya