Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan Rapat Koordinasi dengan sejumlah stakeholder, untuk kesiapan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Banda Aceh, Selasa, 12 November 2024/RMOL
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah stakeholder untuk menyiapkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu Bawaslu, Asmin Safari Lubis menyampaikan, rakor tidak dilaksanakan di semua wilayah pemilihan, melainkan hanya di 7 provinsi besar. Alasannya karena pencoblosan Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada 15 hari mendatang, yakni pada 27 November 2024.
"Kami dari (Bawaslu) RI ingin bersilaturahmi, pada saat yang sama kita juga hari ini melakukan kegiatan yang sama di Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur," ujar Asmin saat membuka Rakor Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa, 12 November 2024.
"Dan dua-tiga hari ke depan, kegiatan yang sama akan dilaksanakan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Ini karena memang waktu yang sudah sangat mepet, sehingga kami hanya melakukan sampling bersama teman-teman mitra," sambungnya.
Asmin menjelaskan, Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi jalannya pesta demokrasi, tidak hanya berperan sebagai penegak hukum pemilu maupun pilkada, tapi juga mesti mencegah terjadinya pelanggaran.
"Bawaslu memang yang melakukan pengawasan sesuai amanat Undang-undang, tapi dia juga konsen ke konteks pencegahan. Jadi jangan hanya sekadar masuk ke proses penegakkan hukum, karena di Bawaslu ada Gakkumdu, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan," jelasnya.
Berkaca dari beberapa kejadian yang dilaporkan dan ditemukan Bawaslu di daerah-daerah lain, sebagai contoh soal dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di satu wilayah Sulawesi, maka perlu kiranya bagi Bawaslu memastikan langkah pencegahan dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah stakeholder terkait.
"Tentu kita tidak ingin itu (pelanggaran-pelanggaran) terjadi, meskipun di beberapa tempat terjadi tindak pidana misalnya soal
money politic dan soal netralitas yang tadi saya sebutkan," tuturnya.
Oleh karena itu, Asmin memastikan Rakor Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini digelar bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, dan Pemerintahan Provinsi, untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik.
"Kami dari pemerintah pusat ingin bersama-sama, jika seandainya adakah pesan yang harus kami bawa ke Jakarta mungkin membutuhkan kebijakan pusat untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat. Jika memang tidak ada ya alhamdulillah," ucapnya.
"Ini lebih kepada bentuk dukungan kita dari pemerintah pusat, apalagi sekarang dalam kabinet baru, pemerintahan baru Pak Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat untuk dalam hal memastikan seluruh proses pemilihan kepala daerah ini berjalan dengan baik," demikian Asmin.
Dalam Rakor tersebut hadir mewakili Gubernur Aceh, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, perwakilan Kemensetneg, Kemendagri, dan Polri.
