Berita

Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Polkam Budi Gunawan (kanan)/Ist

Politik

Jaga Stabilitas Nasional

Berikut Langkah Strategis yang Harus Dilakukan Kemenko Polkam

RABU, 30 OKTOBER 2024 | 00:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Okta Kumala Dewi menyoroti pentingnya penguatan pertahanan siber dan koordinasi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan keamanan yang kian kompleks.

Ia optimistis Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkestrasi sejumlah permasalahan tersebut, mengingat rekam jejaknya di Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). 

"DPR menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini, terutama mengingat serangan siber yang semakin mengancam keamanan data pemerintah dan masyarakat," kata Okta kepada wartawan, Selasa, 29 Oktober 2024.

Lebih lanjut, dijelaskan Okta, menghadapi tantangan siber di era digital, fokus pemerintah pada keamanan siber sebagai prioritas yang tepat. Seiring kemajuan teknologi, risiko serangan siber meningkat dan dapat berdampak luas, baik terhadap sistem pemerintahan maupun sektor bisnis.

"Keamanan siber bukan lagi isu pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Serangan siber tidak hanya mengancam infrastruktur digital, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," sambungnya.

Okta menilai, Menko Polkam Budi Gunawan telah menyatakan bahwa sinergi lintas kementerian dalam menangani isu keamanan siber menjadi langkah penting.

Dalam praktiknya, jelas Okta, Kemenko Polkam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi kerentanan siber dan menyiapkan respons terkoordinasi terhadap potensi serangan.

"Upaya ini diharapkan bisa menutup celah keamanan yang kerap terjadi akibat kurangnya koordinasi di antara lembaga yang menangani aspek keamanan digital," tukas Okta.

Isu lain yang menjadi sorotan Kemenko Polkam adalah pemberantasan judi online, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat. Menurut Okta, judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. 

“Judi online sering kali menjerat masyarakat kelas bawah yang terdesak secara ekonomi. Banyak yang terjebak dalam lingkaran utang, terutama yang mengandalkan pinjaman daring untuk membiayai perjudian mereka,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam berkomitmen untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum guna menindak praktik judi online yang telah meresahkan masyarakat. Langkah ini mendapat dukungan luas, terutama karena judi online telah merambah ke berbagai kalangan dan membawa efek buruk bagi perekonomian rumah tangga.

Okta mendorong pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan judi online melalui program edukasi literasi digital, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap dampak negatif perjudian.

"Selain fokus pada keamanan siber dan pemberantasan judi online, Kemenko Polkam berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan visi Asta Cita Prabowo-Gibran. Upaya ini, menunjukkan bahwa Budi Gunawan memahami betul bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama untuk mendukung agenda pembangunan nasional," tuturnya.

“Dalam era pemerintahan yang baru ini, memastikan stabilitas dan keamanan adalah fondasi bagi segala bentuk pembangunan lainnya. Kemenko Polkam berperan sebagai penjaga stabilitas itu,” jelas Okta yang merupakan Wakil Rakyat Dapil Banten III.

Okta berharap, sinergi kebijakan antara Kemenko Polkam dan kementerian lainnya diharapkan mampu menghadirkan ketertiban yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi. 

"Dengan menjaga stabilitas politik dan ketertiban sosial, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target nasional," demikian Okta Kumala Dewi.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Gali Potensi, Pemuda Diharapkan Raih Peluang Dunia Digital

Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:02

Pelaku Mutilasi di Jakut Ditangkap di Rumahnya

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:55

Mendagri Tugasi Ribka Haluk Urus Papua dan Bima Arya Dukcapil

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:51

Pendapatan Terus Merosot, Dropbox akan PHK 20 Persen Tenaga Kerja

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:42

Senator Jabar Ajak Stakholder Aktif Wujudkan Pilkada Berkualitas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:38

Maarten Paes Sabet Penghargaan Save of The Year di MLS

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:27

Apindo Keberatan UMP 2025 Naik 10 Persen, Pengusaha Usulkan Formula Ini

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:24

Ini Detik-detik Mobil tvOne Diseruduk Truk di Tol Pemalang

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:20

DKPP Minta Penyelenggara Pemilu Satu Frekuensi Menjaga Integritas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:05

Xiaomi Luncurkan HyperOS 2, Sistem Operasi yang Dibanjiri Ai

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:00

Selengkapnya