Berita

Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt Penrad Siagian/RMOL

Politik

Senator Sumut Dukung Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pencabutan moratorium pemekaran daerah merupakan salah satu solusi untuk mendorong pemerataan pembangunan. Karena itu, tidak salah jika moratorium itu dicabut untuk memastikan masyarakat di pelosok dapat merasakan dampak pembangunan yang lebih merata.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt Penrad Siagian terkait wacana pencabutan moratorium tersebut yang diusulkan oleh Pimpinan Baleg DPR RI.

“Sangat dibutuhkan memang pemerataan pembangunan, kita berharap pemekaran daerah bisa dibuka,” katanya, Selasa, 29 Oktober 2024.


Sosok pendeta yang banyak bergelut mengadvokasi masyarakat ini menjelaskan di Sumatera Utara ada tiga daerah yang berpotensi besar dapat menjadi daerah otonom jika moratorium pemekaran daerah tersebut dicabut. Daerah itu yakni Provinsi Tapanuli Raya, Nias dan Sumatera Tenggara.

“Sesuai fungsi DPD, saya bertugas melakukan pendampingan pemekaran daerah ini,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya