Berita

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Menteri Dilarang Pakai Mobil Mewah Impor, Saleh Daulay: Sangat Baik dalam Perkokoh Ekonomi Nasional

SELASA, 29 OKTOBER 2024 | 13:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketegasan Presiden Prabowo Subianto melarang seluruh menteri dan pejabat memakai mobil mewah buatan luar negeri atau impor diapresiasi Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

"Saya mengapresiasi arahan Prabowo Subianto yang melarang seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor," ucap Saleh di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo itu merupakan manifestasi aktual dari kecintaan terhadap produk dalam negeri. Nantinya masyarakat bakal mengikuti, lantaran pemerintah telah memberikan contoh yang baik. 


"Implikasinya tentu sangat baik dalam memperkokoh perekonomian nasional. Langkah awal dimulai dari pejabat dulu. Selanjutnya, bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta," ujarnya.

"Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif (terhadap perekonomian)," demikian Saleh Daulay.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya