PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/Ist
Petinggi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) satu per satu mendapatkan giliran dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa, 29 Oktober 2024, tim penyidik memanggil dua orang sebagai saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang, 29 Oktober 2024.
Kedua saksi yang dipanggil adalah Aman Pranata selaku Vice President (VP) Pengadaan ASDP, dan Rini Kartika Sari selaku staf pengadaan ASDP.
Sebelumnya pada Senin, 28 Oktober 2024, tim penyidik juga telah memeriksa 2 petinggi ASDP lainnya, yakni Hendra Setiawan selaku VP Informasi ASDP, dan Evi Dwijayanti selaku VP Akuntansi ASDP.
Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP ini sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.
Dalam proses penyidikan itu, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.
Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas 4 tersangka, para tersangka tersebut secara sendirinya telah mendeklarasikan diri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun demikian, dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, keempat tersangka tersebut kalah.
Keempat tersangka dimaksud adalah Adjie (A) selaku pemilik PT Jembatan Nusantara Grup, Ira Puspadewi (IP) selaku Direktur Utama ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono (HMAC) selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, dan Muhammad Yusuf Hadi (MYH) selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP.
