Berita

Alutsista TNI/Ist

Pertahanan

Kemandirian Alutsista Elemen Penting Capai Efektivitas Sishankamrata

SABTU, 05 OKTOBER 2024 | 01:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI, polemik anggaran pertahanan terus menjadi sorotan banyak kalangan. Kekuatan TNI kerap dikaitkan dengan besarnya pagu anggaran di Kementerian Pertahanan.

Menurut pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), maka pola operasi militer TNI baik pada masa damai maupun masa perang menggunakan paradigma Defensif-Aktif. 

“Artinya, pola operasi tidak ditujukan untuk tujuan menyerang negara lain tapi ditujukan untuk bertahan dari serangan negara manapun. Meskipun demikian, pola operasi pertahanan tidak bersifat pasif, melainkan harus aktif,” ujar Nuning akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (4/10).
 

 
Lanjut dia, meskipun proses pemilihan dan pengadaan alutsista tersebut sudah menggunakan mekanisme yang benar, tetapi negara lain sebagai produsen alutsista juga tidak selalu bisa menjual produk yang kita butuhkan. 

“Beberapa kali proses pemilihan dan pengadaan alutsista menginginkan produk yang betul-betul baru tetapi kenyataan yang ada ternyata hanya tersedia produk bekas. Produk Alutsista yang baru memiliki harga yang sangat mahal dan proses konstruksi bisa 4 sampai 5 tahun,” jelasnya.

“Itulah mengapa kita terpaksa membeli alutsista bekas. Tuntutan waktu dan alokasi anggaran acapkali lebih menonjol dibandingkan mutu Alutsista,” tegas dia.

Oleh karena itu, sambung mantan Anggota Komisi I DPR ini Indonesia harus mampu membeli Alutsista yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan dari negara produsen. 

“Pada akhirnya kemandirian produksi alutsista merupakan elemen vital dalam mencapai efektivitas Sishankamrata. Dibutuhkan Riset yang berkelanjutan untuk inovasi produk alutsista di masa mendatang,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya