Dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI, polemik anggaran pertahanan terus menjadi sorotan banyak kalangan. Kekuatan TNI kerap dikaitkan dengan besarnya pagu anggaran di Kementerian Pertahanan.
Menurut pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati, berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), maka pola operasi militer TNI baik pada masa damai maupun masa perang menggunakan paradigma Defensif-Aktif.
“Artinya, pola operasi tidak ditujukan untuk tujuan menyerang negara lain tapi ditujukan untuk bertahan dari serangan negara manapun. Meskipun demikian, pola operasi pertahanan tidak bersifat pasif, melainkan harus aktif,” ujar Nuning akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (4/10).
Lanjut dia, meskipun proses pemilihan dan pengadaan alutsista tersebut sudah menggunakan mekanisme yang benar, tetapi negara lain sebagai produsen alutsista juga tidak selalu bisa menjual produk yang kita butuhkan.
“Beberapa kali proses pemilihan dan pengadaan alutsista menginginkan produk yang betul-betul baru tetapi kenyataan yang ada ternyata hanya tersedia produk bekas. Produk Alutsista yang baru memiliki harga yang sangat mahal dan proses konstruksi bisa 4 sampai 5 tahun,” jelasnya.
“Itulah mengapa kita terpaksa membeli alutsista bekas. Tuntutan waktu dan alokasi anggaran acapkali lebih menonjol dibandingkan mutu Alutsista,” tegas dia.
Oleh karena itu, sambung mantan Anggota Komisi I DPR ini Indonesia harus mampu membeli Alutsista yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan dari negara produsen.
“Pada akhirnya kemandirian produksi alutsista merupakan elemen vital dalam mencapai efektivitas Sishankamrata. Dibutuhkan Riset yang berkelanjutan untuk inovasi produk alutsista di masa mendatang,” pungkasnya.
