Berita

Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta'in/Istimewa

Politik

Akar Lampung Surati Komisi II DPR, Soal Apa?

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 06:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aliansi Komando Aksi Rakyat Lampung (Akar Lampung) menyurati Komisi II DPR RI, terkait dugaan pengemplangan pajak PT Sugar Group Companies (SGC). Bahkan Akar Lampung menduga PT SGC juga melakukan sejumlah pelanggaran lainnya.

Ketua DPP Akar Lampung, Indra Musta'in mengatakan, pihaknya meminta kepada DPR untuk membahas permasalahan PT SGC, di antaranya adanya dugaan pengemplangan pajak dan permasalahan lainnya. 

"Kita bersurat ke DPR RI khususnya Komisi II, agar segera membahas masalah PT SGC, di antaranya dugaan penyerobotan lahan, HGU cacat hukum, pencemaran lingkungan, dan juga dugaan pengemplangan pajak," kata Indra Musta'in, melalui pesan WhatsApp yang dikutip RMOLLampung, Kamis (26/9). 


Dia menjelaskan, dalam surat yang dilayangkan ke Komisi II DPR itu berharap agar masalah yang ada di PT SGC segera ditindak dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Harapan kami selaku dan mewakili masyarakat Lampung kepada wakil rakyat di DPR RI agar membela kepentingan masyarakat dan meminta untuk segera terjun langsung ke PT SGC guna menuntaskan persoalan antara PT SGC dengan masyarakat dan juga dugaan pelanggaran hukum," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya