Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) saat menggeruduk kantor Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Selasa (24/9)/Ist

Hukum

Demi Integritas MA, PK Mardani Maming Harus Ditolak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Desakan pada Mahkamah Agung agar menolak peninjauan kembali atau PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H. Maming semakin kencang.

Kali ini, desakan itu disuarakan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) saat menggeruduk kantor Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

"Mahkamah Agung (MA) bukan tempat untuk para hakim lobi-lobi," lantang Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) Arfan.


Dalam orasi, Arfan meminta MA untuk tidak meloloskan PK Mardani Maming. Jangan sampai, kata Arfan, koruptor seperti Mardani Maming yang telah merugikan keuangan negara bebas.

"Jangan sampai peninjauan kembali meloloskan koruptor seperti Mardani H Maming," katanya.

Arfan juga mendesak agar Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto yang diduga cawe-cawe dalam PK Mardani dapat diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

Arfan menekankan pentingnya mengembalikan integritas dari para hakim (MA yang rusak akibat dugaan cawe-cawe di PK yang diajukan Mardani H Maming.

"Ini menyangkut bagaimana integritas dari Hakim Agung," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya