Berita

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) saat menggeruduk kantor Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Selasa (24/9)/Ist

Hukum

Demi Integritas MA, PK Mardani Maming Harus Ditolak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Desakan pada Mahkamah Agung agar menolak peninjauan kembali atau PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H. Maming semakin kencang.

Kali ini, desakan itu disuarakan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) saat menggeruduk kantor Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

"Mahkamah Agung (MA) bukan tempat untuk para hakim lobi-lobi," lantang Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPH) Arfan.


Dalam orasi, Arfan meminta MA untuk tidak meloloskan PK Mardani Maming. Jangan sampai, kata Arfan, koruptor seperti Mardani Maming yang telah merugikan keuangan negara bebas.

"Jangan sampai peninjauan kembali meloloskan koruptor seperti Mardani H Maming," katanya.

Arfan juga mendesak agar Hakim Ad Hoc Tipikor Ansori dan Hakim Agung Sunarto yang diduga cawe-cawe dalam PK Mardani dapat diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

Arfan menekankan pentingnya mengembalikan integritas dari para hakim (MA yang rusak akibat dugaan cawe-cawe di PK yang diajukan Mardani H Maming.

"Ini menyangkut bagaimana integritas dari Hakim Agung," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya