Berita

Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis (19/9)/Repro

Politik

ANCAMAN BADAI PHK

Jokowi Sedang Menelanjangi Kesalahan Sendiri

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2024 | 21:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo seakan mengungkap borok kinerja pemerintahannya sendiri dalam menghadirkan lapangan kerja untuk rakyat.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, Jokowi sama saja menelanjangi kinerja buruknya selama memimpin Indonesia dua periode.

“Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan dan kemungkinan dampaknya,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/9).


Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga terkesan menakuti rakyat.

“Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK,” tutupnya.

Potensi PHK massal disampaikan Presiden Jokowi dengan melihat perubahan teknologi yang bisa mengambil pekerjaan rakyat secara manual.

"Setiap hari muncul hal-hal baru, muncul IA (kecerdasan buatan), otomasi analitik. Kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta karena ada peningkatan otomasi di berbagai sektor," kata Jokowi di acara Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Solo, Kamis (19/9).

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya