Jokowi Tak Berikan Kekuasaan ke Prabowo untuk Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo dianggap tidak bisa menahan diri dan tidak memberikan kekuasaan kepada Prabowo Subianto untuk mengambil kebijakannya, salah satunya soal ekspor pasir laut.

Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil menantang agar Presiden Jokowi dan para pembantunya untuk membuka studi kelayakan kepada publik. Hasilnya kemudiandibandingkan dengan studi kelayakan ketika keran ekspor pasir laut ditutup 20 tahun lalu.

"Sehingga publik menjadi jelas apa urgensi kebijakan ini diambil menjelang sebulan Jokowi lepas jabat," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/9).

Karena kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, kebijakan Jokowi ini dapat menyusahkan Prabowo sebagai presiden terpilih. Pada sisi lain, publik akan menilai Prabowo Subianto menganuir kebijakan Jokowi, jika kebijakan itu akhirnya dihentikan karena dinilai keliru.

"Maka jelas saya kira, Jokowi tidak bisa menahan diri dan memberikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan, ini yang tentu publik pertanyakan, apa urgensi dari kebijakan ini?" pungkas Kang Tamil.