Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Jokowi Tidak Beradab

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 10:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap tidak beradab karena mengeluarkan kebijakan yang juga tidak beradab di akhir masa jabatannya, yakni dibukannya kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, pemerintahan Jokowi seharusnya melakukan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut sebelumnya sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu.

"Secara kritis saya katakan itu, karena ini adalah kebijakan yang tidak beradab. Karena apa? Tentu harus ada kajian-kajian. Kalaupun memang kebijakan ini diambil, biarkan nanti pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo yang kemudian mengambil alih," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (17/9).


Sehingga, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, pemerintahan Prabowo Subianto lah yang seharusnya memutuskan apakah perlu dilakukan ekspor pasir laut atau tidak.

"Dengan kemudian hari ini yang tinggal hitungan hari kemudian ini dibuka keran, saya jelas menyatakan bahwa Jokowi tidak beradab dalam konteks kepemimpinannya sebagai seorang presiden," pungkas Kang Tamil.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya