Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Jokowi Tidak Beradab

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 10:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap tidak beradab karena mengeluarkan kebijakan yang juga tidak beradab di akhir masa jabatannya, yakni dibukannya kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, pemerintahan Jokowi seharusnya melakukan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut sebelumnya sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu.

"Secara kritis saya katakan itu, karena ini adalah kebijakan yang tidak beradab. Karena apa? Tentu harus ada kajian-kajian. Kalaupun memang kebijakan ini diambil, biarkan nanti pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo yang kemudian mengambil alih," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (17/9).


Sehingga, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, pemerintahan Prabowo Subianto lah yang seharusnya memutuskan apakah perlu dilakukan ekspor pasir laut atau tidak.

"Dengan kemudian hari ini yang tinggal hitungan hari kemudian ini dibuka keran, saya jelas menyatakan bahwa Jokowi tidak beradab dalam konteks kepemimpinannya sebagai seorang presiden," pungkas Kang Tamil.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya