Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Buka Keran Ekspor Pasir Laut, Jokowi Tidak Beradab

SELASA, 17 SEPTEMBER 2024 | 10:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap tidak beradab karena mengeluarkan kebijakan yang juga tidak beradab di akhir masa jabatannya, yakni dibukannya kembali keran ekspor pasir laut.

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, pemerintahan Jokowi seharusnya melakukan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut sebelumnya sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu.

"Secara kritis saya katakan itu, karena ini adalah kebijakan yang tidak beradab. Karena apa? Tentu harus ada kajian-kajian. Kalaupun memang kebijakan ini diambil, biarkan nanti pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo yang kemudian mengambil alih," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (17/9).


Sehingga, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, pemerintahan Prabowo Subianto lah yang seharusnya memutuskan apakah perlu dilakukan ekspor pasir laut atau tidak.

"Dengan kemudian hari ini yang tinggal hitungan hari kemudian ini dibuka keran, saya jelas menyatakan bahwa Jokowi tidak beradab dalam konteks kepemimpinannya sebagai seorang presiden," pungkas Kang Tamil.



Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya