Berita

Fraksi Mahasiswa dan Pemuda Malang Jakarta (FMJ)berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/9)/Ist

Hukum

Kejagung Dituntut Proses Dugaan Korupsi Aset Korpri

RABU, 11 SEPTEMBER 2024 | 23:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta memproses hukum dugaan korupsi aset Korpri di Kabupaten Malang. 

"Kami meminta Kejagung turun tangan mengusut kasus ini," kata Koordinator Fraksi Mahasiswa dan Pemuda Malang Jakarta (FMJ), Irman saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/9). 

Irman mengatakan, kasus tersebut sudah sempat ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. 


Sejumlah nama telah dipanggil aparat Kejaksaan, di antaranya mantan Sekda Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono dan mantan Sekda yang kini jadi Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.

"Kami harapkan Kejagung turun tangan membuka dan mendalami kembali kasus dugaan korupsi ini," kata Irman.

Perwakilan massa sempat diterima oleh pihak Kejagung dan dijanjikan untuk ditindaklanjuti.

"Tadi mereka janji akan tindaklanjuti apa yang jadi tuntutan kami," demikian Irman.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya