Berita

Tangkapan laya Rapat Dengar Pendapat (RDP) DKPP bersama Komisi II DPR membahas pagu anggaran tahun 2025, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9)/Repro

Politik

Anggaran DKPP Naik jadi Rp89,2 Miliar Tahun Depan, Ini Belanja Paling Besar

SENIN, 09 SEPTEMBER 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengalami kenaikan untuk tahun 2025, dengan persentase yang cukup besar.

Hal tersebut diungkap Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

"Sebelumnya (anggaran DKPP tahun 2024 sebesar) Rp67.532.578.000 (Rp67,5 miliar), menjadi Rp89.271.812.000 (Rp89,2 miliar pada 2025). Jadi naik sebesar 32,19 persen," ujar Heddy dalam paparannya.


Dia merinci, nilai kenaikan anggaran hingga Rp21.739.234.000 (Rp21,7 miliar) itu berdasarkan nota dinas Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri Nomor 900.1.2/3715/SJ tanggal 8 Agustus 2024, perihal penetapan Pagu Anggaran Sekjen Kemendagri TA 2025.

"Disampaikan bahwa pagu anggaran DKPP tahun 2025 sebesar Rp89.271.812.000 (Rp89,2 miliar), dengan uraian sebagai berikut," sambungnya menerangkan.

Heddy lantas merinci 3 poin anggaran untuk 2025, yang terdiri dari anggaran untuk belanja operasional, belanja barang, dan belanja modal.

Berikut ini rinciannya:

1. Belanja Operasional sebesar 24 persen atau Rp21.913.581.000 (Rp21,9 miliar), terdiri dari belanja pegawai 10 persen atau senilai Rp8.972.857.000 (Rp 8,9 miliar), serta belanja pelayanan dan perkantoran 14 persen yakni sebesar Rp12.940.724.000 (Rp12,9 miliar).

2. Belanja Barang sebesar 68 persen yang mencapai Rp61.177.231.000 (Rp61,1 miliar).

3. Belanja Modal sebesar 6 persen atau sekitar Rp6.181.000.000 (Rp6,1 miliar).

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta Bapak Mendagri yang sudah mendukung kenaikan anggaran DKPP tahun 2025," tutup Heddy.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya