Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman/Ist

Politik

Legislator PKS Berharap Kisruh Pelarangan Hijab Tak Terulang

RABU, 04 SEPTEMBER 2024 | 12:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Permohonan maaf manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta Selatan, atas dugaan diskriminasi penggunaan hijab bagi tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen, diapresiasi Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman.

"Kami mengapresiasi RS Medistra yang merespon positif dan permintaan maaf terhadap isu yang bukan hanya merugikan dokter dan perawatnya, juga melukai perasaan umat Islam di Indonesia,” kata Ade lewat keterangan resminya, Rabu (4/9).

Meski begitu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta masyarakat untuk tetap mengawasi dan melaporkan melalui kanal media sosial PKS jika kejadian tersebut terulang kembali.


Bagi Ade, meski Jakarta kini menyandang kota global, namun norma budaya dan Hak Asasi Manusia (HAM) tetap harus diutamakan dan junjung tinggi.

“Kami berharap hal seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari walaupun DKI Jakarta akan menjadi kota global di mana sumber daya manusia didalamnya akan menghadapi masa persaingan internasional yang bebas aktif,” jelasnya.

Sekretaris Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (BPW Banjabar) DPP PKS itu menegaskan,jika polemik ini tak dihentikan, kegaduhan di masyarakat dikhawatirkan makin meluas. Imbasnya, pelayanan di rumah sakit menjadi terganggu.

“Sekali lagi, semoga pelarangan hijab di institusi negara ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” pungkas Ade.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya