Direktur Utama PT Lembaga Elektronika Nasional (PT LEN) Bobby Rasyidin/Net
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dikabarkan tengah membidik kasus proyek pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan atau yang lebih dikenal Light Rail Transit (LRT) Sumsel.
Dalam pengembangannya, Kejati Sumsel terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga terkait kasus tersebut.
Hanya saja, tidak semua saksi kooperatif hadir untuk dimintai keterangan. Seperti Direktur Utama PT Lembaga Elektronika Nasional (PT LEN) Bobby Rasyidin yang mangkir dari panggilan pada Selasa (27/8).
Mangkir dari panggilan Kejati Sumsel, ternyata Bobby Rasyidin memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit.
Ditelusuri redaksi dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bobby Rasyidin punya harta Rp34.702.747.693 (Rp34 miliar) pada laporan tahun 2022.
Rinciannya, Bobby mempunyai kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp21.002.580.500. Berikutnya alat transportasi dan mesin Rp4.235.578.139.
Selanjutnya harta bergerak lainnya Rp2.106.410.100, kas dan setara kas Rp5.960.376.377 serta harta lainnya Rp1.397.802.577.
Dalam laporan tersebut Bobby tercatat tidak memiliki hutang. Sehingga kekayaan bersih dia sebesar Rp34.702.747.693 (Rp34 miliar).
Adapun kasus LRT merupakan mega korupsi Rp1,3 triliun yang pernah disebut Kepala Kejati Sumsel, Yulianto dalam pertemuan dengan awak media, 26 Januari 2024 lalu.
"Ada satu perkara yang sudah naik tahap penyidikan dengan kerugian negara Rp 1,3 triliun. Untuk nama perkaranya belum dapat kami sampaikan, jadi tunggu saja tanggal mainnya," kata Yulianto dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel.
Meski tidak menyebut secara gamblang kasus tersebut, Kajati Sumsel, Yulianto juga telah menegaskan jika penyelidikan perkara tersebut masih berlanjut.
Bahkan, sudah ada tiga lokasi penggeledahan yang telah didatangi tim penyidik.
"Dua di Jakarta, satu lagi di Bandung," kata dia.
Adapun keterkaitan PT LEN adalah adanya kontrak Utama antara PT Waskita dan PT LEN. Tetapi, karena PT LEN tidak memiliki dana dalam pelaksanaannya, kemudian perusahaan menggandeng PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia sebagai pendana pekerjaan.
Kemudian pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT LEN Railway Solution (LRS). Di mana LRS yang merupakan anak perusahaan PT LEN.
PT LRS menerima pembiayaan dan pembayaran dari PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Pada posisi ini, diduga dilakukan mark up biaya oleh PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia sebagai fee selaku pendana pelaksanaan pekerjaan.
